REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Subsidi perumahan belum mampu memikat aparatur negara di lingkungan Pemerintah Kota Solo untuk membeli rumah. Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo mengaku masih banyak PNS yang hingga kini belum memiliki hunian pribadi.

Padahal sejumlah kemudahan bagi PNS untuk memiliki hunian telah diupayakan seperti melalui bantuan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum) serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera).

“Tiap PNS bisa mendapat subsidi Rp 9,5 juta, tapi belum juga bisa menarik minat untuk membeli rumah,” ujar Rudyatmo di Balai Kota Solo pada Kamis (15/12).

Bagi PNS yang berkeinginan memiliki hunian, Bapertarum menggelontorkan dana bantuan sebesar Rp 5,5 juta untuk tiap pegawai. Selain itu terdapat juga bantuan Kemenpupera sebesar Rp 4 juta.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dari 9.000 PNS di lingkungan Pemkot Solo, terdapat sekitar 1.800 PNS yang hingga kini belum memiliki rumah pribadi. Rudyatmo pun prihatin mengetahui hal tersebut. Menurutnya alasan PNS tak tertarik dengan subsidi rumah tersebut selain karena terganjal cicilan bulanan juga lantaran lokasi perumahan yang ditawarkan berada di luar Solo.

Sebab itu sebagai opsi lain agar PNS dapat memiliki hunian, kata dia, Pemkot tengah merencanakan membuat rumah susun sewa milik bagi PNS. “Berbeda dengan rusunawa yang sistemnya sewa, tapi kalau rusunami itu nanti menjadi hak milik PNS,” jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika