REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam rangka mewujudkan konsep kota cerdas atau smart city yang ideal di Indonesia, Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Wantiknas) menggandeng kampus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. Kampus ITS juga merupakan salah satu dari lima perguruan tinggi yang terpilih untuk membuat kriteria mengenai smart city yang bersifat nasional. "Kami menyambut baik ajakan Wantiknas dalam penyusunan standarisasi smart city tentang kriteria smart city dalam suatu kota," ujar Rektor ITS Prof Joni Hermana.
Semua daerah di Indonesia turut diminta untuk mengembangkan smart city, namun hingga saat ini bentuk smart city belum jelas. Mayoritas juga masih kebingungan untuk memulainya. “Untuk itu, Wantiknas diharapkan bisa segera menyusun standarisasi tersebut,” ujar Guru Besar Teknik Lingkungan ITS tersebut dalam keterangan persnya yang diterima Republika.co.id, Kamis (15/12).
Setelah standardisasi nasional tersusun, Joni mengatakan pihaknya siap membantu dalam menentukan elemen-elemen dan infrastruktur yang harus dipenuhi daerah-daerah di Indonesia. Sebagai institut sains dan teknologi, saat ini ITS sudah menjadi referensi bagi sejumlah perguruan tinggi lain dalam pengembangan teknologi informasi. “Saya berharap ITS tidak hanya menjadi referensi perguruan tinggi, namun juga membantu pengembangan smart city, terutamanya di wilayah Jawa Timur,” ucap dia.
Sementara itu, anggota Tim Pelaksana Teknis Wantiknas, Garuda Sugardo, menjelaskan smart city merupakan gerakan nasional yang terus digalakkan di kabupaten atau kota. Dari total 514 kabupaten atau kota yang ada di Indonesia, 50 di antaranya telah ditargetkan Wantiknas memenuhi kriteria smart city. “Surabaya merupakan salah satu contoh yang berhasil dengan walikotanya yang paham dan semangat dalam mewujudkan smart city,” kata Garuda.
Garuda menejelaskan terdapat enam kriteria dalam konsep smart city, di antaranya smart economy, smart mobility, smart environment, smart governance, smart living, dan smart people. Hal ini pun merupakan bagian dari tujuan otonomi daerah, yakni mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, ditemukan pula kriteria aplikasi-aplikasi berbasis elektronik seperti e-govt, e-education, e-logistic, e-health dan e-procurement yang dijadikan pedoman sebagai katalisator sebuah kabupaten atau kota dalam memenuhi kategori smart city. “Penyusunan standarisasi kriteria smart city ini harus segera disosialisasikan mengingat setiap daerah memiliki kriterianya sendiri,” jelas dia.
Garuda mengungkapkan kriteria smart city seperti yang dicanangkan oleh pemerintah dalam Perpres No 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia (RPI) tersebut juga harus memiliki tiga hal, yakni bermanfaat, terjangkau, dan memberdayakan. “Harapannya, smart city ini dapat bermanfaat untuk masyarakat sesuai dengan karakteristik daerah itu sendiri,” kata dia.
M
Ikuti Whatsapp Channel Republika