REPUBLIKA.CO.ID, CIKARANG -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, merupakan salah satu daerah yang rentan politik uang dalam Pilkada serentak. Salah satu faktor penyebabnya karena tingginya angka pengangguran di wilayah tersebut.
"Ini disebabkan tingginya pengangguran dan rendahnya pendidikan masyarakat," kata Kepala Biro Hukum, Humas dan Pengawasan Internal Bawaslu RI, Ferdinand Eskol Tiar Sirait di Kabupaten Bekasi, Rabu (14/12).
Ini diukur melalui indeks kerawanan pemilu yang mengatakan daerah dengan angka pengangguran terbanyak, pendidikan rendah dan kejahatan tinggi termasuk kategori kemungkinan politik uang cukup besar.
Tetapi berbeda dengan peningkatan ekonomi dalam suatu kota bagus, masyarakat yang sadar hukum dengan berpendidikan dan tingkat kejahatan relatif rendah, maka kemungkinan politik uang kecil.
Menurutnya politik uang adalah sebuah kecurangan dan salah satu langkah yang harus diupayakan dengan menghimbau agar masyarakat tidak menggadaikan suaranya dengan uang yang diterima baik dari pasangan calon, tim sukses maupun relawan. Pengungkapan politik uang ini tentu agak sedikit susah karena banyak faktor yang mendukung selain rendahnya pendidikan masyarakat.
"Tentunya juga karena himpitan ekonomi yang ada di daerah setempat. Itu hanya sebagian kecilnya saja," katanya.
Ia menambahkan, dalam regulasi aturan setiap pasangan calon harus mengikuti aturan yang berlaku. Tetapi sering kali dimainkan oleh oknum partai agar lawannya menjadi bersalah.
Ini yang sering kali susah untuk dilakukan pengungkapan karena bukti yang ada kurang mendukung dan setelah dilakukan kajian hanya permainan oknum semata. Untuk itu, guna menjaga stabilitas politik damai meminta kepada pasangan calon dari partai manapun maupun jalur perseorangan agar tetap mematuhi aturan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika