Senin 12 Dec 2016 15:52 WIB

Anies: 17 Gubernur Jakarta Hanya Urusi Infrastruktur

Calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan (dua dari kanan) dan wakilnya Sandiaga Uno (ketiga dari kanan) mengikuti shalat Subuh berjamaah di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta.
Foto: singgih wiryono
Calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan (dua dari kanan) dan wakilnya Sandiaga Uno (ketiga dari kanan) mengikuti shalat Subuh berjamaah di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai 17 gubernur yang sebelumnya memimpin Ibu Kota hanya fokus pada pembangunan infrastruktur. Sehingga, kata dia, pembangunan sumber daya manusia (SDM) kurang diperhatikan.

"Jakarta sudah 17 gubernur tetapi fokus pada peningkatan kualitas manusia sehingga terbebas dari kemiskinan jangka panjang, tidak banyak mendapat perhatian. Ini yang akan kami seriusi," ujar Anies usai berdialog dengan warga di Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Senin (12/12).

Menurut Anies, pendidikan yang berkualitas dan tuntas bagi setiap anak merupakan solusi jangka panjang untuk mengatasi ketimpangan sosial di Ibu Kota. Pendidikan, kata dia, sebagai eskalator kemiskinan dan kesejahteraan, sehingga dalam kepemimpinannya kelak Anies akan fokus pada program pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan melalui program Katu Jakarta Pintar (KJP) Plus.

KJP Plus yang merupakan bantuan kesejahteraan sosial dalam bentuk barang dan uang tunai akan diberikan kepada anak-anak usia sekolah dan anak yang putus sekolah berdasarkan hasil monitoring di tingkat RT, RW, dan data kemiskinan. "Melalui program ini kami berharap orang tua bisa mengarahkan anaknya ke sekolah sementara pemerintah akan memberikan jaminan pendidikan berkualitas sampai tuntas," kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Sedangkan untuk jangka pendek, Anies dan calon wakil gubernur Sandiaga Uno telah merancang pembukaan lapangan kerja bagi 200 ribu warga Jakarta melalui pelatihan kewirausahaan. Penambahan lapangan kerja yang dijalankan bersamaan dengan peningkatan belanja pemerintah melalui optimalisasi realisasi program, diyakini dapat mengurangi ketimpangan sosial di DKI.

 

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement