REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Fahira Idris menyatakan Hari Anti Korupsi sedunia pada 9 Desember harus menyadarkan semua pihak terutama yang terkait dengan penyelenggaraan pilkada untuk menjauhkan dan memutus relasi dengan praktik korupsi. "Selain lebih efekfif dan efisien, gelaran pilkada serentak hendaknya dimanfaatkan untuk kampanye massif anti korupsi dan anti politik uang," kata Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris dalam pernyataan yang disiarkan di Jakarta, Sabtu (10/12).
Menurut dia, momen pilkada serentak sangat tepat untuk memutus relasi dan rantai korupsi karena praktik politik uang yang bersemai saat pilkada punya relasi yang kuat dengan praktik korupsi kepala daerah di kemudian hari. Saat calon membutuhkan uang, para pengusaha datang membantu, tentunya dengan syarat. Saat calon perlu pengakuan dan suara, pengusaha sebar uang ke pemilih. Nanti, saat terpilih calon harus mengembalikan semua uang yang sudah habis.
"Gaji kepala daerah tidak akan cukup, satu-satunya cara ya korupsi," kata senator asal DKI Jakarta ini.
Pada 15 Februari 2017, pilkada serentak gelombang kedua akan digelar di 101 daerah di Indonesia. Gelombang pilkada serentak akan terus berlangsung pada 2018, 2020, 2022 dan puncaknya pada 2027. Saat itu semua daerah di Indonesia, dari Sabang sampai Marauke akan melakukan pilkada serentak. Fahira mengungkapkan, walau lingkaran setan praktik politik uang nyata, tetapi sangat susah dibuktikan. Selain melakukan pencegahan dan penindakan yang luar biasa, kampanye penyadaran yang massif terutama bagi calon dan pemilih menjadi penting dan momen pilkada serentak ini harus dimanfaat untuk kampanye penyadaraan anti korupsi dan anti politik uang.
Partai politik, kata Fahira, harus jadi yang terdepan mengkampanyekan penyadaran antikorupsi dan antipolitik uang. Selain mempunyai massa dan konstituen yang nyata, partai politik juga punya relasi langsung dengan para calon kepala daerah sehingga perannya sangat signifikan mencegah dan menurunkan angka korupsi kepala daerah di Indonesia.
"Saya yakin semua parpol punya komitmen tinggi memberantas korupsi hanya tinggal mengubah wacana anti korupsi menjadi praktik nyata di lapangan," katanya.
Partai harus bisa memformulasikan sebuah sistem yang benar-benar mampu menutup semua celah bagi calon kepala daerah yang mereka ajukan, melakukan praktik politik uang dan praktik korupsi saat nanti terpilih. Terlepas dari masih adanya indikasi praktik politik uang pada gelaran pilkada, menurut Fahira, gelaran pilkada telah melahirkan banyak kepala daerah yang berhasil, tidak hanya mengubah wajah daerah dan warganya, tetapi juga mampu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Menurut dia, sangat banyak calon kepala daerah yang saat berkompetisi niatnya ikhlas, menolak dengan tegas praktik politik uang untuk mendapatkan suara dan menolak dengan tegas sumber-sumber dana atau sumbangan dari pihak-pihak yang tidak jelas dan punya maksud tertentu. "Mereka inilah yang nanti saat terpilih berani menempatkan kepentingan warganya di atas kepentingan siapapun," kata Fahira.
Ikuti Whatsapp Channel Republika