REPUBLIKA.CO.ID, BERAU -- Wakil Ketua MPR, Mahyudin mengatakan, para pengambil kebijakan sepatutnya berjiwa Pancasila. Pasalnya, kebijakan-kebijakan yang dibuatnya harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.
"Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia," kata Mahyudin saat menyampaikan materi pada Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, Jumat (9/12).
Sosialisasi diselenggarakan atas kerja sama MPR dan KNPI Kabupaten Berau yang diikuti sekitar 500 peserta di berbagai organisasi kemasyarakatan pemuda. Menurut Mahyudin, Pancasila memiliki lima sila yang bermakna ketuhanan, keadilan, dan persatuan. Makna Pancasila telah terbukti menjadi perekat bagi bangsa Indonesia yang heterogen.
Namun, para pengambil kebijakan yang tidak Pancasilais, justru membuat kebijakan yang lebih pro-asing daripada rakyatnya sendiri. Dia mencontohkan pada pengelolaan lahan. Sebagian besar lahan perkebunan di Indonesia dikuasai oleh konglomerat asing, sementara banyak rakyat Indonesia tidak memiliki lahan perkebunan.
"Banyak rakyat Indonesia hanya menjadi buruh di perkebunan. Ini tidak adil," katanya.
Politisi Partai Golkar ini mengkritisi pemerintah sebagai pengambil kebijakan agar bersikap adil dengan mengutamakan kepentingan rakyat. Menurut dia, Indonesia memiliki lahan yang sangat luas, tapi sebagian besar lahan perkebunan, justru dikuasai oleh konglomerat asing.
"Jika pengambil keputusan, tidak memiliki kesadaran untulk mengutamakan rakyat, dan lebih membela asing, maka ke depan rakyat Indonesia semakin menjadi buruh di negaranya sendiri," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
