REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memberikan dukungan kepada kaum difabel di Bali melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL). Mereka adalah 428 pekerja difabel yang mayoritas berprofesi sebagai pengrajin.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto mengatakan bantuan yang diberikan berupa peralatan kerja, seperti mesin pengolahan bubuk kayu dan bambu, mesin pemotong bambu, dan mesin amplas. Pekerja difabel ini merupakan bagian dari warga binaan Yayasan Bunga Bali yang seluruh anggota nya sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bali Gianyar.
"Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan harus mencakup seluruh masyarakat pekerja, termasuk difabel," kata Agus, Kamis (8/12).
Ini sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan PBB, yaitu tak ada seorang pun ditinggalkan. Pekerja difabel, kata Agus seharusnya juga mendapat dukungan lebih untuk memastikan kemandirian mereka mencapai kesejahteraan.
Seluruh pekerja difabel di Bali yang menerima bantuan ini merupakan bagian dari 9.350 pekerja yang mendapat bantuan perlindungan melalui Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Rentan (GN Lingkaran). Program ini juga didukung PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Denpasar.
Gerakan ini merupakan inovasi sosial dari BPJS Ketenagakerjaan, berupa program perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan melalui crowdfunding. Para pekerja informal yang belum mampu menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan karena keterbatasan pendapatan atau biasa disebut pekerja rentan, mendapatkan donasi pembayaran iuran dari Corporate Social Responsibility (CSR) pelaku usaha atau inisiatif masyarakat.
Agus menjelaskan dukungan terhadap program ini semakin luas karena banyak pihak korporasi yang membutuhkan mekanisme penyaluran CSR transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Jumlah yang sudah digandeng mencapai 150 ribu pekerja. Lebih dari 200 perusahaan sudah berkomitmen untuk berpartisipasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika