REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pemerintah Provisi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,5 persen sampai 5,6 persen pada 2017. Pertumbuhan ini masih akan ditopang oleh konsumsi sebesar 60 persen.
Kepala Biro Ekonomi Pemprov Jatim, Jumadi, mengatakan, Jatim membutuhkan dana senilai Rp 400 triliun sampai Rp 500 triliun agar dapat tumbuh sebesar 5,5-5,6 persen. Menurutnya, konsumsi domestik termasuk perdagangan antarpulau menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Jatim. Sebab, perdagangan dengan luar negeri masih defisit. Sementara perdagangan antar pulau mencatat surplus 200 persen.
"Yang paling bisa menolong pertumbuhan kita di konsumsi domestik yang statistiknya berkisar 59-60 persen, kalau ada konsumsi bisa men-drive produksi," ujarnya kepada wartawan seusai acara Outlook Ekonomi di AMG Tower, Surabaya, Senin (5/12).
Jumadi menyebutkan, dana-dana tersebut berasal dari investasi langsung (FDI/ foreign direct investment), investasi termasuk penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Selain itu, dana juga berasal dari perbankan, belanja pemerintah (government spending), serta perdagangan dalam negeri.
Investasi PMA dan PMDN ditargetkan sebesar Rp 100 miliar. Dana dari perbankan yang sumbernya dari DPK (dana pihak ketiga) diperkirakan masih bisa tumbuh 12-13 persen dengan loan to funding ratio (LFR) sekitar 80 persen. Artinya 80 persen dari DPK tersebut dapat disalurkan menjadi pembiayaan.
"Sementara, sumber government spending hanya bisa menstimulus 9-10 persen, tapi stimulus ini penting karena ada dampak," kata Jumadi.
Uang di pemerintah hanya Rp 150 triliun dari APBN dan APBD provinsi, kabupaten/kota. Dana tersebut hanya akan diarahkan untuk stimulus yang penting seperti pendidikan dan kesehatan sesuai amanah undang-undang.
"Jatim tidak akan gunakan belanja APBD untuk stimulus pertumbuhan ekonomi yang signifikan," jelasnya.
Di samping itu, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi ini, Pemprov Jatim juga menyiapkan beberapa langkah. Antara lain, pendidikan vokasional melalui SMK, SMK Mini dan BLK plus. Masalah saat ini, sebanyak 1.000 SMK belum memiliki laboratorium atau work shop. Oleh karena itu, Pemprov Jatim telah bekerja sama dengan Jerman untuk standardisasi kompetensi.
Persiapan lainnya di bidang infrastruktur, antara lain bandara di Trenggalek, Malang dan Kangen. Serta pelabuhan New Tanjung Tembaga di Probolinggo yang dikelola sendiri oleh Pemprov Jatim. Pemprov juga akan memperkuat pasar domestik yang menopang struktur pertumbuhan ekonomi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
