REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua tim hukum pasangan Agus-Sylvi mengatakan, isu yang berkembang terkait tuduhan pasangan Agus-Sylvi melakukan politik uang adalah isu yang sesat dan tidak bertanggung jawab. Sebab, hingga hari ini pun, belum ada sama sekali sanksi pelanggaran poltiik uang sebagaimana yang dituduhkan tersebut.

"Yang  belum-belum sudah menuduh pasangan Agus-Sylvi melakukan money politik adalah isu yang sesat dan tidak bertanggung jawab," kata Didi saat menggelar konferensi pers di Wisma Proklamasi, Senin (5/12).

Didi mengatakan Bawaslu DKI tidak pernah menyatakan adanya pelanggaran politik uang. Tetapi, apa yang disampaikan Bawaslu adalah dugaan pelanggaran administrasi dalam program bantuan langsung sebesar Rp 1 miliar per RW per tahun yang digaungkan pasangan Agus-Sylvi.

"Sementara itu pun KPUD DKI masih dalam proses penanganan, dan akan diputuskan dalam rapat pleno mereka, tentang benar tidaknya dugaan pelanggaran administrasi," kata Didi.

Sebelumnya ramai diberitakan, Bawaslu sempat menduga program Rp 1 miliar tiap RW yang dipaparkan Agus-Sylvi merupakan politik uang. Itu tak lain karena tidak tercantum dalam visi-misi dan program yang didaftarkan ke KPU.

Ikuti Whatsapp Channel Republika