REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aksi bela Islam jilid III (Aksi 212) di Bundaran Monas, Jakarta, Jumat (2/12) lalu berlangsung damai, tertib, lancar dan menuai banyak pujian. Presiden Joko Widodo dan wakil presiden Jusuf Kalla pun ikut bergabung dengan massa Aksi 212 untuk menunaikan shalat Jumat berjamaah.
Ketua Dewan Penasihat Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI), Habib Muhammad Rizieq Syihab, menceritakan perjalanan hingga akhirnya Jokowi dan JK memutuskan shalat Jumat bersama massa Aksi 212. Sampai hari Kamis (1/12), katanya, petinggi negara bahkan MUI membujuk Presiden untuk shalat Jumat bersama di Monas. Tapi, Presiden Jokowi tidak bersedia.
''Sampai Jumat pagi pun, Presiden masih tidak mau hadir dan menghilang dari istana,'' kata Habib Rizieq dalam evaluasi Aksi Bela Islam III di Markaz Syariah, Petamburan, Jakarta yang disiarkan kanal streaming Habib Muhammadi Rizieq, Ahad (4/12).
''Tapi jam 10 pagi, presiden kembali ke Istana. Presiden mengumpulkan beberapa menteri dan menggelar rapat,'' katanya. ''Di sana, sebagian menteri dan intelejen bilang tidak usah ikut ke Monas. Sementara, Wapres memberi pandangan harus hadir.''
Habib Rizieq bertasbih dan mengaku tidak tahu Presiden akan hadir. Yang ia tahu hanya khatib Jumat saat itu adalah Kiai Ma'ruf Amin. Sampai menjelang Jumat, Habib Rizieq dibisiki bahwa Kiai Ma'ruf berhalangan hadir. Wakilnya Kiai Ma'ruf, Ustaz Yunahan Ilyas, pun berhalangan sehingga Habib Rizieq yang menggantikannya.
Setelah adzan pertama dikumandangkan dan selesai shalat sunnah qobliyah, Habib Rizieq mengaku baru mendapat kabar presiden akan datang. Presiden datang mendadak dan panitia tidak diberitahu. Presiden Jokowi pun datang tepat sebelum khutbah dimulai, jadi isi khutbah bisa didengar presiden.
''Tidak ada rekayasa manusia, itu pertolongan Allah SWT. Padahal, sehari sebelumnya dan pagi harinya menolak. Akhirnya siangnya beliau pada posisi tidak menolak lagi. Kalau Allah SWT menyuruh hadir, siapa yang bisa menolak kehendak Allah SWT?'' kata Habib Rizieq.
Ikuti Whatsapp Channel Republika