REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Sodik Mudjahid, bersyukur atas kesepakatan aksi super damai tanggal 2 Desember antara Polri, MUI, TNI, dan GNPF. Kesepakatan itu adalah tidak menggelar aksi di Jalan Sudirman-Thamrin, melainkan di Monas.
''Kami sampaikan apresiasi kepada semua pihak yang bersepakat. Inilah yang kita harapkan selama ini sebagai pengamalan Pancasila dan ajaran Islam, yakni musyawarah untuk mufakat,'' kata Sodik, Selasa (29/11).
Menurutnya, umat Islam itu seperti kata Nabi Muhammad SAW, layaknya lebah yang semua tindakannya memberi manfaat kepada masyarakat dan lingkungannya. Ia juga mengutip almarhum KH Zainudin MZ, di mana umat Islam akan menyengat dengan keras jika dilecehkan dan dilukai.
''Dengan demikian, maka aksi tanggal 2 Desember harus lebih damai dari tanggal 4 November, tidak ada lagi isu makar, tidak ada lagi upaya adu domba dan konflik antar ulama, tidak ada lagi pelarangan pengangkutan demonstran,'' ujarnya.
Kepada perusahaan angkutan dan semua pihak, ia mengimbau agar kompak menjaga aksi dari pihak-pihak yang mencoba memancing di air keruh dan tidak ikhlas pada pendemo bersahabat dengan Polri dan TNI. Musyawarah dan kesepakatan yang adil dan beradab inilah, kata dia, yang juga harus mewarnai proses hukum selanjutnya dalam kasus dugaan penistaan agama.
Kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama, kata Sodik, jangan sampai diganggu oleh pernyataan, kebijakan, dan tindakan yang tidak adil dan tidak menjunjung tinggi supremasi hukum bagi semua orang yang sama kedudukannya dimata hukum. Sodik menilai, umat Islam tidak perlu demo lagi, cukup dengan membentuk tim monitoring proses hukum dari kalangan ahli hukum.
Dia juga meminta, penegak hukum dalam hal ini kejaksaan memproses sesuai dengan kaidah hukum dan rasa keadilan masyarakat serta visi ke depan. Ini untuk mencegah terulangnya pelecehan agama yang mengoyak sendi NKRI .
''Jangan coba bermain api dan bersikap tidak adil. Polisi dan TNI terus menjadi sahabat masyarakat dalam menjaga NKRI dari berbagai upaya yang menggangu stabilitas dan keutuhan NKRI,'' ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika