REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur memberangkatkan sebanyak 58 kepala keluarga (KK) ke Sulawesi Tenggara. Para transmigran ini akan menghuni Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Kolaka di Kabupaten Anawa, UPT Ponorua di Kabupaten Muna, UPT Tongaua di Kabupaten Kolaka Timur, dan UPT Parudongka di Kabupaten Konawe.
Pemberangkatan dilakukan di Transito Disnakertransduk Jatim Jl Margorejo No 74 Surabaya oleh Kepala Disnakertransduk Jatim Sukardo. Menurut Sukardo, pemberangkatan transmigran sebanyak 58 KK kali ini sesuai dana APBN. “Ini merupakan pemberangkatan kelima, setelah pada 9 November lalu yang diberangkatkan oleh Pak Wagub Saifullah Yusuf,” jelasnya kepada wartawan, Senin (28/11).
Ia menyebutkan, 58 KK tersebut di antaranya berasal dari Kabupaten Lamongan sebanyak 5 KK dan 10 KK dari Kabupaten Situbondo. Mereka akan menghuni UPT Kolaka di kabupaten Anawa. Selain itu, sebanyak 15 KK dari Kabupaten Sampang akan ditempatkan di UPT Ponorua di kabupaten Muna.
Selanjutnya, 10 KK dari Kabupaten Mojokerto dan 8 KK dari Kabupaten Blitar akan menghuni UPT Tongaua di kabupaten Kolaka Timur. Serta sebanyak 5 KK dari Kabupaten Lumajang dan 5 KK dari Kabupaten Pasuruan akan menghuni UPT Parudongka di kabupaten Konawe.
Para transmigran yang diberangkatkan tersebut mendapat beberapa fasilitas, seperti rumah dan pekarangan , lahan pertanian, perlengkapan masak, alat tidur dan jaminan kesehatan.
“Sebelum berangkat, para transmigran kami bekali tentang transmigrasi, bimbingan mental dan spiritual di Balai Transito Disnakertransduk Jatim,” imbuh mantan Sekretaris DPRD Jatim tersebut.
Sukardo berpesan kepada para transmigran setelah sampai di lokasi transmigrasi untuk segera menyesuaikan diri dengan lingkungan setempat, menjaga nama baik Provinsi Jatim, dan tidak mudah menyerah untuk meningkatkan kesejahteraannya. Menurutnya, Pemprov Jatim telah melakukan MoU dengan daerah yang dituju. Sehingga diharapkan para transmigran bisa bekerja dengan baik dan lebih sejahtera di tempat yang baru.
Ia menambahkan, peminat masyarakat Jatim untuk melakukan transmigrasi masih cukup tinggi. Berdasarkan data Disnakertransduk, hingga saat ini masih ada 2.859 KK yang mengantre menunggu diberangkatkan.
“Jika satu tahun hanya 550 orang yang berangkat berarti ini ada antrean enam sampai tujuh tahun untuk berangkat. Kami sudah berkoordinasi dengan pusat agar anggaran ditambah sehingga antrean tidak lagi panjang," ujarnya.
Dengan tambahan 55 KK tersebut, sampai saat ini Pemprov Jatim telah memberangkatkan 855 KK. Khusus 2016, Pemprov Jatim memberangkatkan 550 KK sesuai dengan kuota transmigrasi dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika