Senin 28 Nov 2016 14:46 WIB

Ini 5 Kesepakatan GNPF-Polri Soal Aksi 2 Desember

Rep: Fuji Pratiwi/ Red: Damanhuri Zuhri
Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan GNPF-MUI menggelar jumpa pers di Kantor MUI, Jakarta, Senin (28/11).
Foto: Republika/Mabruroh
Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan GNPF-MUI menggelar jumpa pers di Kantor MUI, Jakarta, Senin (28/11).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI menyepakati lima hal jelang Aksi Bela Islam III pada 2 Desember mendatang.

Dalam konferensi pers di Kantor MUI, Senin (28/11), Ketua Dewan Pembina GNPF Habib Rizieq Shihab menyampaikan, setelah berdialog panjang, ada kesepakatan bagus dan win win solution yang dicapai GNPF MUI dengan Polri terkait Aksi 2 Desember 2016. Bagaimana pun, semua ingin aksi ini aman dan baik bagi keselamatan peserta aksi.

Lima kesepakatan yang dicapai adalah: Pertama, GNPF MUI dan Polri sepakat Aksi Bela Islam III tetap 2 Desember 2016 dalam bentuk aksi unjuk rasa superdamai berupa aksi ibadah gelar sajadah, tanpa mengubah tuntutan tegakkan hukum berkeadilan dan penista agama ditahan. ''Mekanisme harus terhormat, bermartabat dan bernilai ibadah,'' kata Habib Rizieq.

GNPF MUI apresiasi Kapolri yang selama ini memproses kasus yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan cepat dan profesional. Sehingga Jumat lalu pelimpahan tahap satu sudah dilakukan oleh Bareskrim ke Kejakgung.

GNPF MUI juga sudah ke Kejakgung dan menyampaikan agar berkas segera dari Polri segera di-P21. Dokumen itu juga diharapkan segera dilimpahkan ke pengadilan, dan dilakukan penahanan terhadap tersangka penistaan agama.

"Kami akan kawal ini sampai tuntas. Sejak GNPF MUI dibentuk maka fatwa MUI harus ditegakkan. Di Indonesia, agama dan aliran kepercayaan apapun tidak boleh dinistakan," ungkap Habib Rizieq.

Kedua, GNPF dan Polri sepakat aksi akan digelar berupa dzikir, doa keselamatan negeri dan tausiyah umara serta ulama di Lapangan Monas dari pagi hingga shalat Jumat. Jadi aksi juga memberi kesempatan umara sampaikan amanat dan umara pun dengar tausiyah ulama. Khatib Jumat pada 2 Desember adalah Kiai Ma'ruf Amin.

"Kami ajak TNI dan Polri ikut berzikir, shalat Jumat, dan mendengar tausiyah umara dan ulama. Jadi ikut di dalamnya bersama. Kapolri sudah sampaikan, selain jaga keamanan juga ada yang berbaur,'' kata Habib Rizieq.

Ketiga, GNPF dan Polri sepakat, pimpinan GNPF akan menyapa umat Islam di sepanjang jalan dan melepas umat pulang. GNPF tidak akan membiarkan umat begitu saja pascakegiatan. GNPF akan bagi tugas yang akan menyalami dan menjelaskan agar peserta pulang dengan tertib.

''Massa besar, kami ingin mereka pulang dengan tertib. Itu sebabnya acara sampai lepas Jum'atan karena kalau sore makin sulit pulang,'' kata dia.

Keempat, GNPF sepakat dengan Polri perlu ada satgas terpadu untuk mengatur teknis pelaksanaan hari H. Dan kelima, jika pada 2 Desember ada kegiatan di luar kesepakatan ini, maka itu bukan bagian Aksi Bela Islam dan GNPF tidak bertanggungjawab dan hak kewajiban Polri untuk antisipasi dan atasi.

''Satu lagi, aksi damai ini tetap menggugah penegakan hukum dan tidak ada penistaan agama apapun. Kasus Ahok akan tetap GNPF MUI kawal sampai akhir,'' ujar Habib Rizieq menegaskan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement