REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Joko Widodo diminta untuk membuka dokumen temuan tim pencari fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib. Permintaan tersebut sesuai dengan keputusan majelis komisi informasi publik (KIP) pada 10 Oktober 2016.
"Keputusannya patut ditaati karena merepresentasikan dan menunjukkan kemauan bangsa, keinginan masyarakat," ujar Haris Azar Koordinator Kontras di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Ahad (27/11).
Haris berujar, Jokowi memiliki kewajiban membongkar temuan TPF sesuai keputusan KIP. Namun sayang, Jokowi melalui Mensesneg justru memilih menggugat putusan KIP dan mengajukan banding kepada pengadilan tata usaha negara (PTUN).
Menurut Haris, keengganan Jokowi untuk membuka dan memilih ajukan banding sangat tidak logis. Haris berpendapat, saat ini, Jokowi terhimpit dan tengah tertekan sesuatu.
Seperti diketahui, Jokowi sebelumnya berjanji akan membuka hasil TPF apabila kejaksaan Agung telah menemukan dokumen yang hilang itu. Kemudian Susilo Bambang Yudoyono (SBY) angkat bicara dan mantan Mensesneg Sudi Silalahi menyerahkan salinan dokumen tersebut.
Artinya, dokumen tersebut sudah berada di tangan Jokowi. Namun, seolah tidak memakai logika hukum, Jokowi justru memilih mendaftarkan gugatan ke PTUN.
"Itu sikap yang irasional. Biasanya kalau situasi begini berarti ada tekanan, ada sesuatu, kenapa sampai Presiden nekat keluar dari kerangka rasionalitas hukum dengan menunjukkkan kekuasaannya melanggar kepres no 11 untuk umumkan hasil. Ini ada sesuatu," beber Haris.
Memang sudah biasa, ujar Haris, selalu ada saja aktor-aktor yang ingin menutupi dalang dibalik pembunuhan Munir. Mengingat, pembunuhan Munir terjadi dan terungkap ada kaitannya dengan Badan Intelegen Negara yang pada masa itu Hendropriyono sebagai Kepala BIN.
Haris mengaku, khawatir saat mengingat Jokowi awalnya menyatakan hendak membuka temuan TPF tersebut. Pasalnya, dia tahu Hendropriyono salah satu koneksi politik yang dekat dengan Jokowi.
"Dulu kita waswas, tapi hari ini kita bisa lihat Presiden Jokowi, cemen. Karena dia akomodir relasi tersebut dalam bentuk tindakan hukum yang tidak rasional," jelasnya.
Sehingga, Jokowi dengan mengajukan Banding kepada PTUN, maka kuat dugaannya ada yang tengah diupayakan ditutupi oleh Presiden ke-7 ini. Tentunya ada nama-nama orang penting yang harus dia lindungi sehingga engga membongkar temuan TPF Munir tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
