REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Fahira Idris, memahami langkah konsolidasi yang dilakukan Presiden Joko Widodo dengan TNI-Polri, tokoh ulama, hingga pimpinan partai politik paska aksi damai 4 November. Tapi, Fahira mengaku heran mengapa Jokowi tidak mengajak bicara GNPF-MUI yang justru menjadi motor dari aksi 4 November tersebut.

''Saya menyayangkan dan heran kenapa saat mengundang ulama, ormas-ormas dan tokoh Islam ke Istana, Presiden tidak juga turut mengundang para ulama yang menjadi motor GNPF-MUI,'' kata Fahira dalam rilisnya yang diterima Republika.co.id, di Jakarta, Rabu (23/11).

Fahira tidak tahu alasan Jokowi tidak mengundang ulama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI). Tapi, jika dilihat tingkat kepentingannya, Fahira menilai Presiden perlu mengajak bicara tokoh GNPF-MUI karena mereka motor penggerak aksi 4 November.

''Saya rasa perlu dan urgen bagi Presiden untuk juga berdialog dengan ulama yang menjadi motor GNPF-MUI,'' katanya. ''Karena, apapun itu, aksi yang digerakkan GNPF-MUI murni untuk mengingatkan negara untuk menegakkan konstitusi.''

Dia mengatakan aksi 4 November di Istana Negara merupakan bentuk penghormatan rakyat dan para ulama kepada Presiden. Aksi tersebut merupakan keinginan mereka untuk berdialog terkait kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang diduga menistakan agama. ''Jadi, maksud maupun tujuannya baik, seharusnya memang Presiden bersedia berdialog langsung,'' katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika