REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Sosial (Kemensos) menargetkan sejuta orang akan menerima bantuan sosial nontunai Program Keluarga Harapan (PKH) hingga Desember 2016. Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, penyaluran bantuan sosial nontunai PKH telah dilakukan pada 38 dari target 68 kabupaten/kota pada 2016.

"Dari target 68 kabupaten/kota, sampai Desember 2016 bisa capai satu juta penerima PKH dalam bentuk nontunai," kata Khofifah di kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (17/11).

Ia menjelaskan, bansos nontunai merupakan bagian dari perluasan bantuan sosial tunai. Ia menyebut, bansos nontunai meminimalisasi adanya kemungkinan potongan. "Karena mereka akan diberikan dalam bentuk kartu atm, buku tabungan," jelasnya.

Mensos menuturkan, bansos nontunai PKH dapat berfungsi sebagai tabungan. Sehingga, masyarakat tidak perlu membelanjakan semua dana bantuan yang diterima. "Sekarang harus mulai diajak mereka belajar menabung," ujar dia.

Penerima bansos tidak perlu mengantre panjang di Kantor Pos. Sebab, pengambilan dapat dilakukan di himpunan bank negara (Himbara) yakni BNI, BRI, BTN, Mandiri. Pencairan dapat dilakukan sesuai kebutuhan. Kartu PKH nontunai juga terdiri dari sejumlah dompet, yakni e-walet PKH, e-walet rastra, e-walet LPG, e-walet pupuk. Namun, uang dalam dompet tersebut tidak bisa dicairkan. Uang tersebut hanya bisa dibelanjakan di e-warung

"Misal e-walet pangan bisa diisi tiap bulan Rp 110 ribu. Kalau dia belanjakan kartu itu, Rp 40 ribu, masih sisa Rp 60 ribu dan itu tak akan hangus akan diakumulasi kalau diisi bulan berikutnya," tutur Khofifah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika