REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), menggandeng kalangan pelaku usaha mengantisipasi terorisme. Hal itu kata Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai, untuk melibatkan masyarakat dalam melawan teror.
"Kalau mengandalkan polisi saja akan sulit, bila tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam menghadapi aksi teror," ungkap Abdul Haris di Denpasar, Bali, Rabu (16/11).
Hal itu dikemukakan Abdul Haris di sela-sela acara seminar dan focus grup discussion (FGD) bersama para pelaku usaha di Bali. FGD membahas antisipasi aksi terorisme dan kepedulian bagi korban terorisme di daerah wisata.
Menurut Abdul Haris, melibatkan pelaku usaha sangat penting, apalagi mengingat pelaku teror pernah menjadikan daerah wisata sebagai lokasi operasinya. Abdul Haris juga mengajak berbagai pihak untuk menghadapi aksi teror dan penanganan dampaknya, khususnya dalam hal pemenuhan hak-hak korban.
Wakil Ketua LPSK, Teguh Soedarsono, mengemukakan FGD akan berlangsung selama dua hari. Sejumlah pembicara dipastikan tampil sebagai pembicara, yakni Kapolda Bali, Irjen Sugeng Priyanto, perwakilan Kadin Bali, wakil Asosiasi Ritel Indonesia Bali.
Menurut Teguh, dipilihnya Bali sebagai lokasi kegiatan, mengingat Bali memiliki pengalaman dua kali terkena serangan teror bom. Dimana sebutnya, pengalaman itu menjadi pengalaman pahit bagi kalangan pengusaha di Bali. "Cukup lama waktu yang diperlukan untuk pemulihan akibat kejadian itu, terutama di kalangan dunia usaha," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
