REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Calon Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman mengklaim hartanya lebih besar daripada Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LKHPN) yaitu sebesar 24 miliar rupiah. Padahal berdasarkan laporan LKPHN di situs KPK tertanggal Sabtu, (12/11), harta budi sekitar 21 miliar rupiah.
Sesuai persyaratan pencalonan dalam Pilkada serentak pada 15 Februari 2017, masing-masing calon diwajibkan menyerahkan LHKPN ketika mengajukan diri ke KPU. Termasuk Budi yang harta terlapornya mencapai 21.960.740.004 rupiah. Padahal ketika mencalonkan diri pada Pilkada Kota Tasikmalaya tahun 2012, harta Budi Budiman senilai 15.132.135.877 rupiah. Berarti setidaknya ada kenaikan 6.818.604.127 rupiah.
"Peningkatan harta apa adanya dari dulu gitu, dulu saya taunya 24 (miliar) pegangnya, sekarang malah turun 21, dulu saya pernah terima 24 kayaknya, yaudahlah," katanya kepada wartawan.
Selain itu, calon wali kota nomor urut tiga, Dede Sudrajat melaporkan harta kekayaanya ke KPK pada 28 September 2016. Harta milik Wakil Wali Kota non aktif itu senilai Rp 15.273.775.218. Adapunpada Pilkada Tasikmalaya tahun 2012, harta yang dilaporkannya sebesar Rp 14.371.127.218. Maka harta Dede meningkat 902.648.000 rupiah selama menjabat sebagai Wakil Wali Kota.
Sementara itu, empat peserta lainnya pada Pilkada Kota Tasikmalaya juga telah melaporkan LHKPN ke KPK. LHKPN milik pasangan nomor urut satu yakni Dicky Candranegara dan Denny Romdony diterima KPK pada 20 September lalu. Total harta kekayaan Dicky sebesar 6.197.288.288 rupiah. Sedangkan pasangannya, Denny Romdony berjumlah 778.556.666 rupiah.
Di sisi lain, pasangan Budi Budiman dalam Pilkada kali ini, Muhammad Yusuf memberi laporan LKHPN ke KPK pada 14 September. Total harta miliknya yang dilaporkan mencapai 1.127.010.059 rupiah. Sedangkan mengenai pasangan Dede Sudrajat, Asep Hidayat membukukan harta kekayaan sebesar 3.480.314.763 rupiah pada 29 September. Rizky Suryarandika
Ikuti Whatsapp Channel Republika
