REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Staf khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) bidang Komunikasi, Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan, pemerintah tengah menunggu hasil audit dan evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengenai mangkraknya proyek listrik 35 ribu Megawatt. Hasil tersebut kemudian yang akan menjadi bahan pertimbangan, apakah akan proyek tersebut akan dilimpahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"(Lapor ke KPK) kan harus nunggu hasil evaluasi, jadi harus nungu itu dulu. Kan saya sudah jelaskan panjang lebar. Dievaluasi dulu, diaudit dulu," kata mantan juru bicara KPK itu, di Jakarta, Jumat (11/11).

Pemerintah, ia menjelaskan, ingin kejelasan alasan mangkraknya proyek listrik 35 ribu megawatt itu. Johan mengaku tidak mengetahui secara pasti daerah mana saja yang masih mengkrak. "Saya tidak punya data itunya. Ada beberapa proyek pembangkit tenaga listrik yang tidak diteruskan. Mungkin perlu ditanya ke BPKP kapan selesainya itu, seperti yang waktu itu Hambalang," tutur Johan.

Ia menyebut, KPK pernah menerima laporan proyek listrik 35 ribu megawatt. Namun, ia tidak tahu apakah laporan tersebut ditindak lanjuti. "Apa ditindak lanjuti itu mestinya Pak Agus (Ketua KPK) yang porsinya menjelaskan. Saya jelaskan yang disampaikan presiden," kata Johan.

Baca juga: Johan Budi: Proyek Listrik Mangkrak Sebelum Pemerintahan Jokowi

Ikuti Whatsapp Channel Republika