Kamis 10 Nov 2016 09:46 WIB

Anies-Sandi Ingin Berikan Cuti Satu Bulan untuk Para Suami

Rep: Mas Alamil Huda/ Red: Nidia Zuraya
Anies Baswedan (tengah) dan Sandiaga Uno (kanan)
Foto: Antara/Hafidz Mubarak A.
Anies Baswedan (tengah) dan Sandiaga Uno (kanan)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno berencana memberi cuti selama sebulan bagi suami yang istrinya baru melahirkan. Cuti khusus ini untuk mendukung program menyusui dini dan pemberian ASI eksklusif bagi jabang bayi.

"Dia (suami) akan dapat cuti satu minggu sebelum (istrinya) melahirkan, dan tiga minggu sesudahnya," kata Anies di Jakarta, Kamis (10/11).

Anies menjelaskan, paternity leave atau cuti bagi suami ini perlu diberlakukan untuk mendukung istrinya memberi ASI eksklusif dan menyusui dini. Jika terpilih dalam Pilkada DKI 2017, Anies menargetkan dalam waktu lima tahun ada 80 persen perempuan menyusui yang memberi ASI eksklusif kepada bayinya.

Cawagub pasangan Anies, Sandiaga Uno menambahkan, program untuk memuliakan perempuan ini akan ditunjang dengan beberapa komponen. Di antaranya, fasilitas publik seperti tempat menyusui dan tempat penitipan anak akan dikelola lebih profesional, sehat dan bisa diakses seluruh warga Ibu Kota.

Sandi menuturkan, pusat perbelanjaan dan perkantoran nantinya wajib tersedia ruang untuk menyusui yang nyaman. Selain itu, kata dia, program daycare atau tempat penitipan anak harus ada di pasar tradisional dan seluruh kantor instansi pemerintah juga harus menyediakan program daycare.

"Ruang menyusui harus nyaman, sehingga mendukung perempuan untuk memberi ASI eksklusif. Untuk program daycare juga nanti akan disubsidi dan harus standar nasional," ujar dia.

Pasangan nomor urut tiga ini telah meluncurkan empat program dari 23 program yang dicanangkan. Empat program tersebut adalah program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yakni gabungan KJP dan KIP, melahirkan 200 ribu pengusaha baru, Kepulauan Pembangunan Mandiri untuk Kepulauan Seribu serta program pemberdayaan dan perlindungan perempuan.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement