REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menilai aksi damai pada 4 November 2016 berlangsung damai, demokratis, tertib dan bermartabat. Mengenai kericuhan di penghujung aksi damai, dinilai ada pihak yang ingin membuat Islam terkesan anarkistis.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nasir mengatakan, pihaknya menyesalkan kerusuhan yang terjadi pascaaksi damai 4 November 2016. Tapi, pihaknya percaya kericuhan tersebut tidak dilakukan para demonstran. Justru demonstran telah menunjukkan al-akhlaq al-karimah (akhlak mulai).
"Kerusuhan itu dimungkinkan dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin merusak keluhuran sikap dan aspirasi umat Islam, membenturkannya dengan aparat keamanan untuk menimbulkan kesan anarkistis," kata Haedar kepada Republika, Selasa (8/11).
Ia menerangkan, PP Muhammadiyah berpandangan aksi damai yang dilakukan umat Islam merupakan demonstrasi yang masif dan simpatik. Aksi tersebut murni aspirasi keagamaan dari seluruh komponen umat Islam. Ia menegaskan, tidak ada unsur politisasi apapun dari pihak manapun.
Sehingga, PP Muhammadiah mengapresiasi tinggi aksi damai yang dilakukan umat Islam tersebut. Mereka juga menghargai pihak kepolisian dan TNI yang melakukan tugas pengamanan dengan baik.
Dikatakan Haedar, pihaknya juga menghargai sikap pemerintah melalui Presiden dan Wakil Presiden yang memerintahkan kepolisian untuk melakukan proses hukum yang cepat, tegas dan transparan serta tidak akan melakukan intervensi. "Disayangkan sikap tegas tersebut kurang diimbangi dengan proses komunikasi yang cepat dan terbuka, sebagaimana tidak berhasilnya para pendemo untuk berkomunikasi dengan Presiden RI," jelasnya.
Padahal, dikatakan dia, jika Presiden menemui para pendemo sebenarnya akan berdampak positif. Karenanya, kini dan ke depannya pemerintah diharapkan untuk lebih responsif dan menjalin komunikasi dengan semua pihak untuk menampung dan dan merespons aspirasi umat Islam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika