REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pembebasan lahan untuk pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung nyatanya belum dilakukan hingga saat ini. Pembebasan lahan terhambat oleh penetapan lokasi yang belum tuntas.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Jawa Barat Sri Mujitono mengatakan, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sudah mengajukan permohonan untuk pengukuran lahan. Namun diakuinya hingga saat ini pihaknya belum melakukan pengukuran lahan terkait pembebasan wilayah untuk pembangunan kereta cepat itu.

"Tidak boleh ada pembebasan sebelum ada penetapan lokasi," katanya," kata Sri saat ditemui di Kanwil BPN Provinsi Jabar, di Kota Bandung, Senin (7/11) kemarin. Ia menegaskan pihaknya tidak bisa melakukan hal tersebut sebelum tuntasnya penetapan lokasi. Dirinya pun mengaku belum mengetahui kebutuhan lahan untuk proyek tersebut.

Di mana saat ini, kata Sri, penetapan lokasi masih dalam proses oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Sehingga BPN harus menunggu keputusan resmi dikeluarkan. "Kami masih menunggu percepatan penetapan lokasi. Kami juga ambil langkah-langkah percepatan mendorong segera dituntaskan," ujarnya.

Selain itu, ia juga nemastikan belum ada alih fungsi lahan perkebunan milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Saat ini, PTPN masih menginventarisasi lahan-lahan yang akan digunakan proyek tersebut.

Meski demikian, Sri meyakini tidak akan ada hambatan dalam pembebasan lahan milik PTPN. Pasalnya PTPN merupakan perusahaan negara yang akan menjalankan kebijakan pemerintah. "Enggak ada persoalan, karena negara sudah setuju," ucapnya.

Ia berharap pembangunan kereta cepat dapat berjalan dengan segera. Sesuai dengan target yang telah ditentukan presiden.

Ikuti Whatsapp Channel Republika