REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat terus mendorong percepatan pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, di Kabupaten Majalengka. Salah satu upayanya yakni mendorong segera selesainya pembebasan lahan.
Untuk mempercepat proses pembebasan lahan, Pemprov Jabar akan membentuk tim khusus. Tim ini terdiri dari unsur Kepolisian, TNI, Kejaksaan, dan pemerintah pusat.
Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan tim khusus tersebut dibentuk untuk mempercepat pembebasan lahan tersebut yang selama ini dinilai lamban dan banyak hambatan. Karenanya membutuhkan banyak pihak untuk membantu dan saling berkoordinasi.
"Untuk mempercepat pembebasan tanah di sana. Makanya kita berkoordinasi dengan yang lain," kata Deddy usai menggelar rapat koordinasi dengan Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jabar di Kota Bandung, Selasa (7/11).
Tim khusus pembebasan lahan dikatakan Deddy akan mengatasi berbagai persoalan yang menghambat pembebasan lahan. Salah satunya melengkapi berbagai dokumen administrasi yang diperlukan untuk mempermudah proses.
Tim ini pun akan membantu menuntaskan berbagai persoalan lainnya terkait pembangunan bandara tersebut. Termasuk terkait kepastian verifikasi pengukuran lahan serta jumlah rumah yang akan dibebaskan.
Tim tersebut ditargetkan terbentuk pekan ini untuk selanjutnya merumuskan rencana kerja. Nantinya tim akan langsung menggelar rapat bersama Kapolda Jabar, Pangdam III/Siliwangi, Kajati Jabar, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jabar, dan Bupati Majalengka terkait pembentukan tersebut.
Diharapkan pembentukan tim dapat mempercepat proses pembebasan lahan. Adapun jumlah anggaran pada 2016 yang disiapkan Pemprov Jabar untuk pembebasan lahan mencapai Rp 125 miliar. Anggaran tersebut direncanakan untuk membebaskan sekitar 382 bidang tanah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika