REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -– Kementerian Desa (Kemendes) dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan komitmen bersama untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat desa. Hal ini dilakukan kedua pihak dengan menandatangani nota kesepahaman bersama.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Sandjojo menerangkan, pembangunan desa tidak hanya pembangunan fisik dan ekonomi, tapi juga dari sisi kemanusiaan. “Percuma bangun ekonomi kalau SDM-nya tidak mendukung,” kata Eko melalui siaran persnya kepada Republika, Jumat (4/11).
Dari sisi SDM, kata dia, BKKBN bisa masuk untuk membantunya. Sementara pihaknya dapat langsung memasukkannya ke program desa sehingga diharapkan bisa bersinergi satu sama lainnya.
Saat ini program di desa masih fokus pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas ekonomi. Meski demikian, tak berarti melupakan sisi pemberdayaan masyarakat.
“Karena faktor ekonomi tidak melulu menjadi penyebab tingginya anak stunting. Contohnya, saja Sleman yang merupakan daerah lumbung pangan Jogja, tapi stunting-nya hingga 26 persen. Ini masalah ada pada edukasi dan sanitasi air bersih terutama,” ungkap dia.
Menteri Eko melanjutkan, BKKBN dapat menjadi salah satu yang memberikan pemahaman kepada pendamping desa dan kepala desa. Hal ini terutama yang berkaitan dengan program-program BKKBN. Dengan demikian masyarakat desa diharapkan dapat menjadi lebih memahami pentingnya program-program yang dijalankan BKKBN, seperti aturan minimal usia remaja yang menikah.
“Kita punya pendamping desa, saat pelatihan kita masukkan materi-materi BKKBN. Saat pelatihan kepala-kepala desa juga. Kita sepakat untuk membicarakan program-program dengan kementerian dan lembaga terkait agar tidak ada duplikasi program,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
