REPUBLIKA.CO.ID, ‎JAKARTA -- Wakil Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris mengatakan reaksi yang ditunjukkan umat Islam lewat aksi damai 4 November menunjukkan kepercayaan tinggi bahwa Indonesia adalah negara hukum. Apapun yang dilakukan setiap warga negara, hukumlah yang menentukan yang bersangkutan salah atau tidak.

Pernyataan Fahira tersebut terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Menurut dia, kapanpun ada dugaan pelanggaran hukum, harus segera diproses karena jika maka akan berdampak besar.

Maka itu, kata dia, sangat aneh jika ada pihak-pihak yang mengaku menjunjung demokrasi, tetapi malah mempunyai pandangan sinis terhadap aksi demonstrasi ini. Dia mengatakan aksi di depan Istana Negara pada Jumat (4/11) merupakan bentuk penghormatan kepada Presiden dan hukum.

Mereka percaya negara akan menjadikan kebenaran dan keadilan sebagai satu-satunya ukuran dalam mengusut kasus ini, bukan lobi-lobi politik. "Kami percaya, kedekatan saudara Basuki dengan penguasa tidak akan mempengaruhi proses hukum. Ini yang ingin kami sampaikan ke Presiden,” kata senator asal Jakarta ini, Rabu (2/11).

Fahira meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan aksi 4 November. Pasalnya aspirasi yang hendak disampaikan murni soal penegakan hukum dan disampaikan sesuai koridor. Apresiasi juga diberikan kepada Polri yang intensif berkoordinasi dengan kelompok masyarakat yang akan melakukan aksi pada 4 November mendatang.

Pendekatan persuasif yang harus diutamakan. Sekali lagi, kata dia, demonstrasi adalah hak warga negara yang dijamin dalam konstitusi dan bagian dari demokrasi. "Para ulama, tokoh nasional, dan perserta aksi ini serta tentunya aparat keamanan, Insya Allah dengan sekuat tenaga akan menjaga demonstrasi ini berjalan tertib, terhormat, dan bermartabat,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika