REPUBLIKA.CO.ID,‎ JAKARTA -- Sikap Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atas dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dinilai tidak sesuai harapan dan keinginan sebagian besar masyarakat. Bahkan pernyataan pertama Jokowi justru dianggap menyudutkan rencana aksi damai Bela Alquran 4 November.

Politikus Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan indikasi tersebut terdengar dari pernyataan Jokowi yang menyebut, 'adanya gerakan pemaksaan kehendak dan mengganggu ketertiban umum'. Menurut dia, hal tersebut cukup aneh dan 'lucu'.

"Yang lebih lucu lagi, dua hari ini pak Presiden mendadak sowan ke kediaman pak Prabowo, mengumpulkan seluruh pemred, dan mengundang MUI, PBNU, dan PP Muhammadiyah ke Istana," ujarnya, Rabu (2/11).

Menurut Doli, apabila langkah yang ditempuh Jokowi tersebut bertujuan meredam aksi 4 November, apalagi menghentikan reaksi umat Islam terhadap penistaan agama yang dilakukan Ahok, maka itu adalah langkah keliru.

"Yang dihina bukan Pak Prabowo. Yang membuat gerakan Tangkap Ahok 'menasional' bukanlah akibat sebaran informasi dari kawan-kawan media, atau provokasi MUI, ormas Islam, dan elemen masyarakat lainnya seperti yang dituduhkan sekelompok orang. Namun yang dihina adalah Alquran, ulama dan umat Islam," ujarnya.

Yang meluaskan gerakan itu adalah kesadaran, kedewasaan, dan pemahaman sebagian besar masyarakat terhadap makna hidup berbangsa dan bernegara. Di mana di dalamnya ada pengakuan akan kemajemukan, penghormatan terhadap keyakinan dan peribadatannya, mengedepankan etika, sikap saling menghargai dan menghormati, serta hukum yang harus ditegakkan.

Doli menyebut yang dilakukan MUI, ormas Islam, dan juga oleh organisasi umum lainnya saat ini adalah tanggung jawab mereka sebagai organisasi yang dipercaya masyarakat. Hal itu pun dijamin undang-undang sebagai penjaga moral, media pembinaan, pendidikan, dan pengembangan jaringan masyarakat yang perlu dijaga agar tetap berada pada jalan yang benar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika