REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti mengajak umat Islam merawat bersama negara. Karena itu, ia meminta demo 4 November yang akan digelar oleh umat Islam terkait dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama atau Ahok harus sesuai koridor hukum.
“Negara ini kita bangun dengan biaya sangat mahal, kemudian negara ini milik kita semua jadi harus kita rawat bersama,” ujar Mu’ti kepada Republika, Selasa (1/11)
Mu’ti menilai, demo 4 November nanti merupakan hak politik warga negara. Secara konstitusional, setiap warga memiliki hak menyampaikan pendapatnya baik melalui lisan maupun tulisan. Ia pun mengingatkan para pendemo diimbau harus mematuhi aturan hukum. Begitu pula dengan aparat penegak hukum. Jika salah satunya melakukan pelanggaran, harus ditindak tegas.
Selain itu, Mu’ti meminta agar demo dilakukan dengan mencerminkan ajaran Islam. Ia berharap demo yang mengatasnamakan Islam itu pun dilakukan secara damai.
“Tentu harus mencerminkan Islam sebagai agama damai, Islam sebagai agama yang memberikan perlindungan dan rasa aman kepada siapapun,” kata Mu’ti.
Hari ini, Selasa (1/11) PP Muhammadiyah bersama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Majlis Ulama Indonesia (MUI) diundang Presiden Joko Widodo ke Istana Presiden. Belum diketahui agenda undangan tersebut.