REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Nusa Tenggara Barat H Rusman menyebutkan dari 424 badan usaha milik desa (Bumdes) hanya 224 yang usahanya aktif, sementara 200 lainnya dalam keadaan tidak aktif.
"Tidak aktif tersebut karena kesulitan modal," kata Rusman di Mataram, Ahad (31/10).
Menurut dia, dari 995 desa di NTB, hampir seluruhnya sudah mendapatkan pelatihan Bumdes, meski pada akhirnya tidak semua Bumdes yang telah didirikan dalam keadaan aktif. Diakuinya, selain modal hambatan utama pengembangan Bumdes, yakni ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang tidak memadai, peluang usaha tidak mendukung, dan minimnya dukungan pemasaran. Alhasil, banyak Bumdes yang akhirnya memilih tidak menjalankan kegiatan usahanya.
"Beberapa kelemahan ini yang coba kita ingin hilangkan. Mengingat potensi untuk mengembangkan desa melalui Bumdes cukup besar," jelasnya.
Rusman menambahkan, keberadaan Bumdes di suatu desa sangat penting dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat. Selain bisa menyerap tenaga kerja dan harga diri desa.
Karena itu, kata Rusman, untuk mewujudkan Bumdes bisa berjalan dengan baik dibutuhkan peran setiap kepala desa untuk mengawal keberadaan Bumdes. Meski demikian, sebelum mendirikan Bumdes, pihak desa beserta masyarakat harus memahami terlebih dahulu jenis usaha yang ingin dikembangkan.
"Penting bagi desa untuk memahami jenis usaha apa yang akan dikembangkan. Karena menjalankan kegiatan Bumdes tidak ringan, tetapi paling utama sejauh mana kemampuan kepala desa untuk memenej kegiatan tersebut," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
