REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pendidikan Tinggi, Iptek dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Amich Alhumami menilai voting suara sebesar 35 persen milik menteri dalam pemilihan rektor, rawan dikomersialisasi. Komentar tersebut merujuk pada pertanyaan besaran jumlah suara menteri dalam pemilihan rektor.
"Masalahnya ada perdagangan suara, orang-orang di sekitar menteri mengkomersialisasi dan menjual 35 persen suara," kata dia dalam diskusi berjudul 'Pemilihan Rektor Harus Setor?' di Jakarta, Sabtu (29/10).
Amich mengaku tidak mengetahui secara pasti kenapa menteri mempunyai prosentase suara sebesar 35 persen. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor.
Perguruan tinggi, ia mengatakan, adalah milik pemerintah. Ia menduga, besarnya presentase menteri merupakan upaya mekanisme kendali. Sebab, perguruan tinggi merupakan 'penyuara' pemerintah di bidang pendidikan dan pembangunan manusia. Amich menyebut, isu jual beli kursi rektor sudah lama terdengar. Namun, belakangan mulai terasa vulgar.
"Ada staf menteri yang main-main, bukan satu atau dua perguruan tinggi. Praktik ini menunjukkan karakter birokrasi yang korup, bisa perdagangkan apapun, apalagi menteri punya 35 persen," tutur Amich.
Ia tidak menampik, praktik korupsi yang paling nyata di perguruan tinggi, yakni pemilihan rektor. Yang lainnya, ia mencontohkan, seseorang yang mempunyai kedekatan dengan menteri dan anggota DPR, menawarkan sesuatu ke perguruan tinggi.
Misalnya, pembangunan gedung-gedung yang bersifat multiyear. Namun, pembangunan tersebut banyak yang mangkrak. "Kalau sudah seperti itu, rektoray tak berdaya, ada intervensi politik, seperti kasus Nazaruddin dan Angelina Sondakh," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika