REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI — Pemerintah Kabupaten Sukabumi tengah serius menghadapi permasalahan kemacetan lalu lintas. Hal ini karena, kemacetan lalu lintas di Sukabumi dinilai telah berdampak negatif pada perkembangan pariwisata di daerah. Salah satu upayanya dengan menghentikan sementara perizinan pabrik baru di jalur utama Sukabumi mulai dari perbatasan Cianjur, Sukalarang hingga Benda dekat dengan Bogor.

‘’Ke depan, tidak ada lagi industri baru di kawasan Parungkuda, Cibadak, dan Sukalarang,’’ kata Bupati Sukabumi Marwan Hamami kepada wartawan di Sukabumi, Rabu (26/10).

Nantinya, pengembangan kawasan industri akan dipusatkan di dua kawasan yakni Cikembang Kecamatan Cikembar dan Kecamatan Ciambar. Kebijakan ini untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di jalan nasional baik Sukabumi menuju Jakarta maupun Sukabumi menuju Bandung. Hal ini karena, selama ini titik kemacetan lalu lintas salah satunya di depan lokasi perusahaan di jalan utama Sukabumi, terutama berlangsung pada saat pagi hari dan kepulangan karyawan pabrik pada sore menjelang malam hari.

Dampaknya, ungkap Marwan, waktu tempuh dari Sukabumi menuju Bandung dan Jakarta menjadi lebih lama. Waktu tempuh Sukabumi-Bandung bisa mencapai enam jam dari waktu normal sekitar tiga jam. Sementara Sukabumi-Jakarta bisa mencapai sepuluh jam dari waktu normal tiga hingga empat jam.

Menurut Marwan, sebenarnya perusahaan sudah membuat cekungan di depan perusahaan agar tidak terjadi kemacetan. Faktanya di tempat tersebut terkadang ada pedagang kaki lima (PKL) yang memperparah kondisi kemacetan lalu lintas.

Marwan mengatakan, masalah kemacetan lalu lintas ini memang tidak bisa dihilangkan meskipun ada pemusatan konsentrasi kawasan industri. Namun, minimal kemacetan lalu lintas tersebut bisa dikurangi. Kemacetan lalu lintas sudah dikeluhkan oleh pelaku usaha di bidang pariwisata. Di mana, banyak wisatawan yang mengeluhkan akses masuk ke Sukabumi yang seringkali macet. Jika terus dibiarkan maka dikhawatirkan akan berdampak buruk pada wisata di Sukabumi.

‘’Oleh karena itu kami minta pemerintah pusat untuk membantu infrastruktur tambahan,’’ kata Marwan.  Permohonan tersebut untuk sementara tidak bisa dipenuhi karena pemerintah pusat belum mempunyai anggaran. Selain itu, kata Marwan, pemkab meminta perusahaan di sekitar jalan utama membuat langkah untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. Misalnya PT Pratama Abadi Industri di Sukalarang yang rencananya membuat jalan lingkar untuk mengatasi kemacetan. Ke depan, ia berharap perusahaan itu juga membuat jalan flyover.

Wakapolres Sukabumi Kompol Ryky Widya Muharam menambahkan, aparat kepolisian berupaya melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak dalam upaya mengurangi kemacetan lalu lintas. Salah satunya dengan mengoptimalkan fungsi cekungan jalan di depan lokasi pabrik untuk mengurangi kemacetan lalu lintas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika