REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Untuk mengatasi banjir cileuncang di Jalan Pasteur dan Jalan Pagarsih Kota Bandung, Pemerintah Kota Bandung melakukan berbagai upaya. Menurut Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, tol air yang dipasang di Gedebage Kota Bandung ternyata berhasil mengurangi banjir.
Hal itu terbukti, saat hujan deras mengguyur Bandung, Senin siang (24/10) lalu, kawasan langganan banjir itu tidak banjir. Oleh karena itu, kata Ridwan Kamil, ke depan rencananya Pemkot Bandung akan memasang alat serupa di Jalan Pasteur dan Pagarsih.
"Teknologi tol air ini kan baru diberlakukan di Gedebage. Insya Allah secepatnya perintah saya menerapkan juga di Pagarsih dan Pasteur," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil, di Pendopo Wali Kota Bandung, Selasa (25/10).
Emil mengatakan, anggaran untuk pengadaan tol air ini cukup besar. Yakni, mencapai Rp 1 miliar. Sekitar Rp 500 miliar untuk alat pompa dan Rp 500 miliar lagi untuk pipa penyalur air. "Lumayan Rp 1 miliar. Tapi nanti coba dianggarkan di perubahan," katanya.
Emil menjelaskan, fungsi dari tol air ini efektif karena aliran air tidak bercampur seperti di gorong-gorong. Tol air ini, akan dibuat pipa. Jadi, air tidak pernah bercampur dalam perjalanannya. "Kalau gorong-gorong kan nanti dari titik a ketemu titik b, ketemu sampah dan lain-lain. Kalau tol air ini langsung ke sungai," katanya.
Penanggulangan banjir, kata dia, terus dilakukan. Tahun ini, Pemkot Bandung pun memperbaiki gorong-gorong di 19 ruas jalan. Namun, anggaran untuk perbaikan gorong-gorong tersebut, setiap tahunnya dicicil karena keterbatasan APBD.
Gorong-gorong di Kota Bandung diperbaiki, jadi yang paling besar lebarnya mencapai 2x2 meter. "Termasuk jalan Dago kami perbaiki. Kalau ada yang bilang gorong-gorong terlalu kecil mungkin dia lihat ducting kabel," katanya.
Menurut Emil, di bawah trotoar yang ada di Kota Bandung, ada dua saluran. Yakni, saluran air berukuran 2x2 meter dan ducting kabel berukuran 50x50 cm. "Jadi, saluran yang kecil itu kabel," katanya.
Saat ini, kata dia, hampir di semua ruas jalan di Kota Bandung terlihat dimana-mana ada perbaikan gorong-gorong. Bahkan, di Jalan Pagarsih yang pada Senin (24/10) lalu banjir, sudah dipasang saluran air 2x2 meter dua tahun lalu. Tapi, ternyata tak cukup dan masih menyebabkan banjir. "Saya bingung juga, apakah air dari utara melebihi kapasitas karena secara hitungan kami Pagarsih sudah diperbaiki. Proyeknya, Rp 3 miliar," katanya.
Pemkot Bandung pun, kata dia, akan mencari upaya lain untuk mengatasi banjir di Pasteur dan Pagarsih. Salah satu rencananya, membongkar bangunan di jalur air jalan masuk hotel Topaz di Pasteur.
Saat ditanya tentang kerusakan lingkungan akibat maraknya pembangunan di Kawasan Bandung Utara (KBU), Emil mengatakan, Pemkot Bandung sudah membatasi izin-izin pembangunan di Bandung utara.
Ia mengaku, ada pengajuan beberapa IMB (izin mendirikan bangunan) di masa kepeimpinannya untuk pembangunan tinggi tapi, izinnya tak dikeluarkan. "Bukan melarang, tapi membatasi. Saya sampai mau digugat ke pengadilan oleh developer karena saya tidak kasih izin pembangunan apartemen di Punclut," katanya.
Dikatakan Emil, Ia melakukan berbagai hal yang secara logika memang perlu dilakukan untuk melindungi lingkungan. Bahkan, mulai 2017, Pemkot Bandung membuat peraturan bangunan hijau. Jadi, Pemkot Bandung tidak akan memberikan IMB kepada bangunan yang tidak ada bangunan hijaunya, tidak bisa menunjukkan daur ulang airnya, tak ada resapan hijaunya. "Mohon dilihat bahwa upaya memperbaiki lingkungan di Bandung sudha multidimensi. Musibah ini kita sesali tapi akan tetap berupaya," katanya.
Emil menegaskan, Ia menyesali dan perihatin dengan banjir Cileuncang di Kota Bandung. Namun, Ia pun bekerja dan berupaya. Walaupun, kadang-kadang yang namanya kondisi alam tidak bisa terperdiksi. "Kami bekerja loh. Kami berupaya kalau dibilang kami lalai tidak bekerja tidak juga," katanya.
Terkait Badan Penanggulangan Bencana Daeah (BPBD) yang hingga saat ini belum ada di Kota Bandung, menurut Emil, Pemkot Bandung saat ini punya dinas penanggulangan bencana dan kebakaran. Tugasnya, sama saja dengan BPBD. Yakni, kalau ada bencana membantu urusan pengungsian dan logistik."Ga ada beda, judulnya aja yang beda. Ini kesepakatan dengan dewan sudah memadai dengan Dinas Penanggulangan Bencana dan Kebakaran," katanya.
Arie
Ikuti Whatsapp Channel Republika
