REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Pungutan liar atau pungli merupakan hal yang merugikan masyarakat dan bahkan memicu kemiskinan di Indonesia. Hal itu diungkapkan mantan ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Buya Syafii Maarif saat ditemui pada HUT 101 Suara Muhammadiyah di Hartono Mall, Senin (24/10).

"Pungli picu kemiskinan. Dengan pungli kita harus membayar segala hal, sehingga semua harga-harga jadi mahal," tutur Buya Syafii Maarif. Maka itu menurutnya pemberantasan pungli harus dilakukan secara konsisten dan terus-menerus.

Ia mengemukakan, pungli telah menjalar ke seluruh sendi kehidupan masyarakat. Bahkan terjadi di berbagai bidang. Oleh karenanya, tidak hanya presiden, pimpinan daerah hingga camat dan kepala desa juga perlu menggalakan pemberantasan pungli sampai ke akar-akarnya.

Hal serupa juga disampaikan Ketua Umum Pimpinan Muhammadiyah Haidar Nasir. Ia mengemukakan, pungli merupakan bagian dari suap dan tindakan korupsi. Tindakan ini dapat merusak profesional serta menimbulkan pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Ia menilai, gerakan berantas pungli yang digalakan oleh Presiden sebagai momentum untuk kembali memperbaiki kinerja aparat pemerintah. Termasuk untuk memotong mata rantai budaya masyarakat yang terlalu toleran terhadap tindak suap dan korupsi.

"Selain ada tindakan berupa pemecatan para pelaku pungli, saya harap gerakan ini menjadi salah satu pijakan bagi kita untuk membangun budaya baru yang lebih baik," ujar Haidar. Antara lain menyadarkan masyarakat bahwa untuk mencapai sesuatu, diperlukan perjuangan. Bukan dengan instan melalui suap atau pungli.

Ikuti Whatsapp Channel Republika