Kamis 20 Oct 2016 16:48 WIB

ICMI: Beri Kepercayaan Kapolri untuk Proses Kasus Al Maidah

Rep: Qommarria Rostanti/ Red: Bilal Ramadhan
Ketua Koordinasi Pengembangan Profesionalitas Tenaga Kerja Fahira Fahmi Idris menggelar konferensi pers terkait polemik penistaan Aluran oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Jakarta, Kamis (20/10).
Foto: Republika/ Wihdan
Ketua Koordinasi Pengembangan Profesionalitas Tenaga Kerja Fahira Fahmi Idris menggelar konferensi pers terkait polemik penistaan Aluran oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Jakarta, Kamis (20/10).

REPUBLIKA.CO.ID, ‎JAKARTA -- Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) mengimbau masyarakat memberi kepercayaan kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk memproses dugaan kasus penistaan Alquran oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Masyarakat diharap besar dan meyakini netralitas Polri.

"Yang dibutuhkan Polri saat ini kepercayaan masyarakat. Kalau memaksa, toh tidak akan keluar juga putusan hari ini. Beri kepercayaan dan tunggu waktunya," ujar Ketua Bidang Ketua Koordinasi Pengembangan Profesionalitas Tenaga Kerja ICMI Fahira Idris saat jumpa pers di kantor ICMI Pusat, Jakarta, Kamis (20/10).

ICMI akan terus mengawal proses tersebut dengan membentuk sebuah tim. ICMI juga akan mengedukasi masyarakat agar sepenuhnya percaya bahwa pernyataan Ahok termasuk dalam kategori penistaan Alquran. Fahira sendiri percaya bahwa Polri akan serius mengusut kasus tersebut.

Ahok telah meminta maaf atas pernyataannya terkait surah Al Maidah ayat 51. Masyarakat harus menerima permintaan maaf itu. Namun yang jelas proses kasus tersebut telah berada di ranah hukum sehingga kepolisian-lah yang akan bekerja profesional.

"Polri akan wujudkan kebenaran dan keadilan," kata senator asal Jakarta ini.

Fahira mengapresiasi langkah organisasi massa (ormas) Islam yang memilih menyelesaikan kasus ini lewat koridor hukum. Ini membuktikan umat Muslim masih memberi kepercayaan kepada hukum untuk menuntaskan dugaan kasus penistaan Alquran.

"Kapanpun ada dugaan pelanggaran hukum, ya harus diproses, kalau tidak diproses akan berbahaya. Yang dibutuhkan Kapolri adalah kepercayaan masyarakat, jadi kita berikan itu," ujarnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement