REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Mahyudin menyoroti bidang ekonomi dan hukum selama dua tahun pemerintahan Jokowi-JK berjalan. Dalam bidang ekonomi, Mahyudin menilai perkembangannya cenderung datar-datar saja. Menurutnya pertumbuhan ekonomi di era pemerintahan Jokowi masih mengalami perlambatan.
"Tapi kita tidak bisa menyalahkan Jokowi semuanya. Karena memang ekonomi dunia mengalami perlambatan dan ini mengakibatkan defisit anggaran," ujarnya.
Ia menilai, pemerintah harus terus mengembangkan terobosan-terobosan baru di bidang Ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Meski begitu, ia mengapresiasi paket ekonomi yang diluncurkan oleh pemerintah, serta kebijakan amnesti pajak.
"Tax amnesty yang awalnya banyak meragukan, ya Alhamdulillah sekarang hampir 50% berjalan sesuai target. Ya kita doakan saja lah pak Jokowi bisa melanjutkan tugasnya dengan baik supaya bisa menjadikan Masyarakat sejahtera," jelasnya.
Sementara di bidang hukum, politikus Golkar itu menilai pemerintahan jokowi tidak memiliki perkembangan yang baik. Menurutnya, dibidang hukum cenderung stagnan, tidak ada kemajuan signifikan yang dicapai oleh pemerintah meski tidak ada juga kemunduran besar.
"Datar-datar saja. Ya, Korupsi tetap diberantas, ada beberapa kasus-kasus besar termasuk kasus tangkap tangan ketua DPD, tapi banyak juga kasus-kasus yang belum selesai, seperti kasus BLBI. Saya kira semua harus dituntaskan sebenarnya agar pemerintahan bisa terbuka," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika