Rabu 19 Oct 2016 18:00 WIB
Mahasiswa

Mahasiswa se-DIY tak Puas Penegakan Hukum di Pemerintahan Jokowi

Rep: Rizma Riyandi/ Red: Bayu Hermawan
Aliansi BEM seluruh Indonesia melakukan aksi untuk memberi rapor merah kepada pemerintahan Jokowi-JK di depan Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/3). (foto : MgROL_34)
Aliansi BEM seluruh Indonesia melakukan aksi untuk memberi rapor merah kepada pemerintahan Jokowi-JK di depan Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/3). (foto : MgROL_34)

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM KM UGM) melakukan riset bertajuk Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK di mata mahasiswa Yogyakarta. Hal itu guna mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa se-DIY terhadap rezim pemerintahan saat ini.

Presiden BEM KM UGM, Ali Zaenal Abidin mengemukakan riset ini hadir agar pemerintah bisa semakin mawas diri dalam beberapa hal yang masih kurang optimal.

"Melalui riset ini kami menemukan ada beberapa poin yang harus benar-benar diperbaiki oleh pemerintah," ujarnya saat ditemui di Gelanggang Mahasiswa UGM, Rabu (19/10).

Menurutnya mahasiswa di DIY belum puas terhadap tiga hal dalam pemerintahan Jokowi-JK. Pertama dalam pembangunan taga kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

Ali menilai pemerintah perlu memulihkan kepercayaan publik dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.

Kedua, mahasiswa belum puas dalam penegakkan hukum yang bebas korupsi. Sehingga pemerintah perlu menampilkan pelaksanaan UU yang bermartabat dan terpercaya. Ketiga, mahasiswa belum puas dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

Menteri Kajian Strategis BEM KM UGM, Jatmiko Wirawan menuturkan, meski enam dari sembilan nawa cita mendapatkan nilai cukup puas, bukan berarti pemerintah mendapatkan penilaian baik yang sempurna di kalangan mahasiswa. Pasalnya poin untuk kategori kurang puas dan cukup puas masih lebih banyak jika ditotalkan secara keseluruhan.

"Maka itu perjuangan masyarakat untuk menagih janji kampanye Jokowi-JK masih harus terus digalakan," katanya.

Ia berharap riset yang diselenggarakan oleh BEM KM UGM dapat menjadi rujukan objektif bagi masyarakat maupun kalangan akademisi dalam mengawal kinerja kabinet Jokowi-JK.

Sementara itu, Kepala Biro Penelitian dan Pengembangan BEM KM UGM, Hilyatul Fadilah menuturkan, riset yang dilakukan oleh timnya dilakukan dengan metode cluster sampling terhadap 400 mahasiswa se-DIY. Di antaranya berasal dari universitas, sekolah tinggi, institute, akademi, dan politeknik.

"Kami memberikan 15 pertanyaan yang merupakan turunan dari nawacita," kata Hilya.

Kuisioner pun diberikan secara off-line untuk menghindari ambiguitas pertanyaan, sehingga responden bisa langsung mengonfirmasi pertanyaan-pertanyaan yang belum jelas.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement