REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir meminta para penggerak organisasinya tidak dibawa dalam politik pilkada praktis. Dia berharap para penggerak Muhammadiyah bisa menjaga kenetralan persyarikatan.
"Sebaiknya tidak membawa institusi organisasi, termasuk ortom dan amal usaha dalam percaturan politik, dukung mendukung atau tolak menolak sebagaimana garis persyarikatan," kata Haedar lewat keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat (14/10).
Dia berharap agar para pengurus persyarikatan tetap memosisikan dan memerankan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah kemasyarakatan yang tidak berpolitik praktis. Untuk itu, dia mengatakan penting bagi warga Muhammadiyah supaya tidak membuat pernyataan-pernyataan resmi yang mengatasnamakan Muhammadiyah.
Menurut dia, kalaupun secara pribadi memiliki sikap politik, agar tidak membawa-bawa Muhammadiyah yang netral dalam politik praktis. Siapapun warga Muhammadiyah, Haedar mengatakan agar mengedepankan akhlak karimah dalam berpendapat, bersikap dan bertindak sesuai tuntunan Islam di tengah berlangsungnya pesta demokrasi.
Dia pun mengatakan agar orang Muhammadiyah menjauhkan diri dan tidak melakukan hal-hal yang anarkis, kekerasan, permusuhan, kebencian dan konflik yang merugikan kehidupan bersama. "Agar bekerja sama dengan pihak manapun untuk kebaikan dan kemaslahatan serta menciptakan ketertiban dalam masyarakat luas," kata dia.
Lebih luas lagi, Haedar mengajak segenap elemen bangsa untuk menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan Pancasila sebagai basis berpolitik adiluhung serta tidak boleh mengabaikan dan menihilkan nilai-nilai luhur itu. Kepada kekuatan-kekuatan nonpartai, termasuk ormas dan media massa, kata dia, agar tetap menjalankan peran sosialnya yang mencerdaskan dan mencerahkan serta tidak partisan sehingga kehilangan fungsi kontrolnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika