REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan sebanyak 99 persen masyarakat Indonesia hafal teks Pancasila, namun ternyata tidak mengamalkannya. Zulkifli mencontohkan, tujuan bernegara jelas untuk memakmurkan rakyatnya, konstitusinya jelas mengamanatkan, kekayaan alam dan isinya dikuasai oleh Negara untuk kemakmuran rakyatnya.
Namun pada kenyataannya, yang menikmati hanya segelintir rakyat saja, inilah bukti masyarakat hanya baru hafal Pancasila. “Pancasila hanya diucapkan tetapi tidak dilaksanakan,” katanya saat membuka fokus grup diskusi (FGD) yang digelar Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia (LDII) di Jakarta, Selasa (11/10).
Zulkifli menjelaskan hal ini bisa terjadi, karena seorang kepala daerah dituntut mengembalikan biaya selama pencalonan mereka, entah sebagai bupati atau gubernur, dengan menggandeng pengusaha. Lebih lanjut, Zulkifli juga menyoroti tentang kunci keberhasilan pengelolaan wilayah Indonesia, sebagai bangsa maritim dengan dua pertiga wilayahnya berupa laut.
“Kita akan maju dan kuat jika ada kepercayaan. yaitu pemerintah yang bisa dipercaya, dan masyarakat mempercayai,” kata dia.
Peneliti senior di Paradigma Institute Prasetyo Sunaryo menegaskan perlunya kapasitas teknologi maritim yang memadai, termasuk keperluan riset, pemantauan dan pengawasan pantai sepanjang 95.181 km, serta zona ekonomi ekslusif seluas 2.7 juta km persegi.
“Ini implikasi kondisi geopolitik dan geostrategi bagi Indonesia sebagai negara kepulauan yang terbesar di dunia,” kata Prasetyo yang juga Ketua DPP LDII ini.
Hadir dalam FGD yang bertema ‘Menuju Negara Maritim dalam prespektif empat konsensus Nasional, yaitu NKRI, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan UUD 45’ ini, Ketua Umum LDII KH Abdullah Syam dan jajaran pengurus, serta sejumlah pakar antara lain pengamat Pertahanan dan Militer dari Universitas Indonesia, Connie Rahakundini Bakrie dan Renne L Pattirajawane dari Centre for Studies Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika