REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Warga Kelurahan Sukadamai, Tanah Sareal, mempertanyakan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam mempertahankan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bogor. Termasuk di dalamnya masalah pertanian yang melibatkan petani di Bogor.
Salah seorang warga, Syukron, mengkritisi dan mempertanyakan kebijakan pemerintah tersebut. "Warga menyadari dan melihat semakin menipisnya lahan pertanian yang tersisa di Kota Bogor," kata dia.
Walikota Bogor Bima Arya dan Ketua Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Bogor Yane Ardian mengamini semakin menipisnya lahan pertanian yang kini tersisa. Disebutkan, lahan pertanian kinihanya tersisa sekitar 350 hektar. Walikota meminta Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPT-PM) tidak asal mengeluarkan perizinan terutama untuk pengembang perumahan.
"Apalagi, pihak pengembangnya bukan berasal dari Bogor. Begitu pun halnya dengan para pembelinya yang juga bukan dari Bogor. Akhirnya yang ada malah orang asli Bogornya sendiri tersisihkan, pindah ke pinggiran," ujar Bima.
Menurutnya, Kota Bogor bukanlah sebagai wilayah agraris yang mengandalkan sumber perekonomiannya dari bidang pertanian. Tetapi, paling tidak dengan mempertahankan lahan pertanian atau RTH, menjadi strategi untuk mempertahankan kawasan-kawasan itu sebagai paru-paru kota.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
