REPUBLIKA.CO.ID, GIANYAR -- Kementerian Sosial (Kemensos) akan menerapkan mekanisme baru untuk menyalurkan bantuan sosial (Bansos). Pada November mendatang, Kemensos akan mulai menerapkan penyaluran bansos secara nontunai dengan kartu keluarga sejahtera (KKS).
Menteri Sosial (Mensos), Khofifah Indar Parawansa, menuturkan telah menandatangani kerja sama dengan himpunan bank-bank negara (Himbara) terkait penyaluran bansos secara nontunai awal Oktober lalu. Lewat kerja sama tersebut, penerima bansos nantinya dapat menggunakan kartu KKS untuk memanfaatkan hak mereka.
"Kartu KKS ini didukung oleh empat bank negara, yakni BRI, BNI, BTN dan Bank Mandiri. KKS yang baru sudah diberi label Himbara dan dapat digunakan sebagai ATM dan menukarkan hak bansos di e-warung," ujar Khofifah di Pendopo Kabupaten Gianyar, Bali, Ahad (9/10).
Dia menjelaskan, KKS-Himbara dilengkapi dengan sejumlah wallet sesuai program bansos yang ada. Khofifah mencontohkan, pada wallet beras sejahtera (rastra), warga bisa menukarkan kuota bantuan dengan beras sesuai kebutuhan. Penukaran dilakukan di e-warung dan warga penerima dapat memilih beras sesuai kualitas yang diinginkan.
"Mereka bisa memilih beras kualitas sedang misalnya. Di e-warung, sudah ada beras dengan beragam kualitas dan harga masing-masing. Jadi, jangan khawatir lagi bantuan beras kualitasnya buruk," tutur dia.
Selain itu, kata dia, KKS-Himbara juga dapat mengantisipasi risiko pemotongan bansos. Khofifah menambahkan pada 2016, pihaknya mentargetkan ada 1 juta penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) yang menerima bansos secara nontunai. Sekitar 72 persen dari jumlah tersebut bermukim di Jawa.