REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Komitmen seluruh pihak, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pelaku usaha wisata, dan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan Nusa Tenggara Barat (NTB) mewujudkan branding wisata halal.
"Kita menyadari potensi yang kita miliki mampu memberikan satu alternatif, jadi kita sangat yakin dengan potensi alam dan sisi kultur masyarakat Insya Allah wisata halal ini bisa kita kembangkan," kata Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB Yusron Hadi di Kantor Pemprov NTB, Kamis (6/10) kemarin.
Saat ini, Pemprov NTB terus menggencarkan standarisasi sertifikasi halal pada sejumlah sarana dan prasarana di objek wisata. Hal ini dilakukan agar wisata halal bisa terus menjadi alternatif pilihan wisata bagi para wisatawan.
"Semuanya terus berproses. Kita upayakan sehingga betul-betul apa yang menjadi hajat kita menghadirkan satu varian wisata yang berbeda, bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi pariwisata NTB," lanjutnya.
Konsep destinasi wisata halal juga akan dilakukan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Lombok Tengah. Yusron memaparkan, dari total lahan seluas 1.171.01 hektar tersebut, 250 hektarnya akan dialokasikan sebagai destinasi wisata halal, di mana nantinya akan ada standarisasi tersendiri bagi penginapan dan restoran demi menggaet wisatawan muslim dunia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
