REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyatakan Gunung Merapi saat ini masih aktif normal dan tidak membahayakan.
"Kami baru saja mendapat informasi rutin dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta bahwa aktivitas Gunung Merapi masih normal," kata Plt Pelaksana Kepala BPBD Kabupaten Sleman Kunto Riyadi, Kamis (6/10).
Menurut dia, dengan kondisi Merapi yang belum ada peningkatan aktivitas tersebut maka dapat dikatakan keadaannya masih aman. "Masyarakat lereng Gunung Merapi yang biasa beraktivitas di kawasan tersebut, tetap bisa melakukan pekerjaannya seperti biasa," katanya.
Ia mengatakan, sektor pariwisata yang banyak berkembang di lereng Merapi juga tetap aman bagi pengunjung atau wisatawan. "Objek-objek wisata di lereng Merapi masih aman untuk dikunjungi, namun memang tetap harus waspada pada musim hujan seperti ini," katanya.
Kunto mengatakan, yang perlu diwaspadai adalah ancaman banjir lahar dingin di sejumlah sungai berhulu Gunung Merapi, karena saat ini masih terdapat jutaan meter kubik material vulkanis di puncak Merapi.
"Untuk memantau aliran sungai terutama yang berhulu di Gunung Merapi, sudah ada sembilan 'Early Warning System' (EWS). Saat ini seluruh EWS tersebut dalam kondisi baik dan berfungsi," katanya.
Ia mengatakan EWS tersebut terpasang tiga titik di Sungai Boyong, satu di Sungai Opak dan lima di Gendol. "Tahun anggaran ini kami juga akan menasang tiga EWS lagi. Di hilir Sungai Trasi yang merupakan intake Sungai Boyong dan hulu Sungai Kuning di Hargobonangun Pakem serta Sungai Krasak di Tunggularum Turi," katanya.
Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Yogyakarta Tony Agus Wijaya mengatakan pada Oktober curah hujan diprakirakan dalam kategori tinggi. Bahkan cenderung sangat tinggi, yaitu 300-400 milimeter per bulan. "Cuaca ekstrem ini berpotensi meningkatkan frekuensi terjadi bencana hidrometeorologi. Yakni banjir, tanah longsor, pohon tumbang dan sambaran petir," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika