REPUBLIKA.CO.ID,BIRMINGHAM -- Presiden Joko Widodo terus melakukan upaya penyelesaian masalah Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Papua. "Penyelesaian masalah HAM di Papua itu tergantung dengan leadership dan kita memiliki Presiden yang sangat aware dengan Papua. Jarang sekali publik tahu bahwa sebetulnya itu terus dibahas dan tidak berhenti," kata Deputi Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodharwardani dalam diskusi yang digelar Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Inggris, Ahad (2/10).

Deputi Staf Kepresidenan bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM itu, menceritakan proses di balik layar ketika Presiden Jokowi berkunjung ke Papua pada Desember 2015. Pada saat itu, Presiden Jokowi memanggil para tokoh agama untuk dimintai pendapat mengenai rencana kunjungannya ke Papua. Presiden ingin melihat secara langsung kondisi masyarakat di Papua.

"Waktu itu untuk pertama kalinya Presiden Jokowi mengatakan tentang pembebasan tahanan politik dan langsung meresponsnya dengan menelepon Panglima TNI, Kapolri, dan Menkumham," kata Dani.

Presiden Jokowi, katanya, juga berkomitmen untuk menyelesaikan segala persoalan rumit yang terjadi di Tanah Papua. "Dua hari sebelum saya ke sini (Inggris), saya mengobrol dengan Menkopolhukam (Wiranto) untuk menanyakan proses pelanggaran HAM di Papua. Saya rasa publik harus tahu bahwa ini terus dijalankan," katanya.

Diskusi Papua tersebut merupakan bagian dari rangkaian acara Konvensi Internasional Pelajar Indonesia atau Indonesian Scholars International Convention (ISIC) 2016 di Birmingham, Inggris. Hasil diskusi tersebut diharapkan dapat menjadi tantangan bagi para pelajar Indonesia untuk mencari penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi di Papua.

Ikuti Whatsapp Channel Republika