REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Kawasan kumuh rupanya tidak hanya identik dengan kota besar. Di daerah sekaliber Kabupaten Sleman pun, area-area tersebut masih tersebar dalam jumlah banyak. Bahkan berdasarkan catatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (DPUP) Sleman, ada 45 titik kawasan kumuh yang tersebar di kabupaten setempat.
"Totalnya (kawasan kumuh) sekitar 41,4 hektar," tutur Kepala Seksi Perumahan Swadaya DPUP Sleman, Ahmad Subhan, Ahad (2/10). Hingga sekarang Pemkab Sleman baru mampu membereskan penataan tujuh kawasan kumuh, sehingga sisanya tinggal 38 titik lagi.
Menurut Subhan, kebanyakan kawasan kumuh berada di daerah padat penduduk, yakni Kecamatan Depok. Di kecamatan tersebut, kata dia, kawasan kumuh paling banyak tersebar di dua desa dengan kepadatan penduduk paling tinggi, yakni Caturtunggal dan Condongcatur.
Ia menuturkan, kawasan kumuh menjadi tidak layak untuk dihuni karena keberadaan fasilitas publik yang buruk. Maka itu, pembenahannya harus dilakukan secara menyeluruh sebagai suatu pemukiman. Bukan dari satu rumah ke rumah lain.
Adapun aspek yang diperbaiki pada setiap kawasan kumuh meliputi ruang terbuka hijau (RTH), infrastruktur jalan, talut, penerangan, dan sanitasi. "Penataannya memang dilakukan pada aspek yang lebih luas. Maka itu sampai sekarang kami baru menyelesaikan penataan pada tujuh kawasan," kata Subhan.
Meskipun demikian, ia menyampaikan, tidak seluruh kawasan kumuh di Sleman ditata ulang olah pemkab setempat. Khusus bagi kawasan kumuh dengan luas 10 sampai 15 hektar, penanganannya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DIY. Sementara kawasan di atas 15 hektar ditangani pemerintah pusat.
Bupati Sleman, Sri Purnomo menuturkan pembenahan kawasan kumuh akan terus berjalan. Program ini dilakukan untuk mencapai target Pemerintah setempat dalam menciptakan pemukiman dan rumah sehat berbasis masyarakat.
Sri menilai, semakin baiknya kondisi rumah warga menunjukkan semakin sejahteranya masyarakat. "Program penataan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni juga kami lakukan sebagai upaya pengentasan kemiskinan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika