REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan agar oknum-oknum perusak lingkungan yang menyebabkan bencana seperti banjir bandang yang terjadi di Garut, Jawa Barat, segera ditindak tegas.
"Penegakan hukum, ini yang paling penting. Karena tanpa itu, hutan, vegetasi dan pohon ini akan terus digunduli. Saya perintahkan tindakan hukum dari Kapolri untuk para perusak lingkungan yang menyebabkan banjir bandang seperti yang terjadi di Garut ini. Tidak hanya di sini, saya kira di seluruh Tanah Air," kata Jokowi di RS Dokter Slamet, Garut, Kamis (29/9).
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebelumnya telah menyatakan bahwa kerusakan daerah aliran sungai (DAS) di hulu Sungai Cimanuk disinyalir menjadi faktor utama dari penyebab bencana banjir bandang di Kabupaten Garut. Faktor manusia menjadi salah satu penyebab kerusakan tersebut yang antara lain karena penggunaan lahan dan penambangan galian seperti pasir, tanah liat dan lain-lain.
"Mengenai kerusakan di hulu daerah aliran Sungai Cimanuk, ini dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup sudah turun ke lapangan dan juga akan dilakukan proses-proses dalam rangka konservasi lahan yang ada di sana. Dan juga penataan ruang yang betul agar vegetasi-vegetasi yang ada di atas itu tidak semuanya hilang dan gundul," ujarnya.
Terkait dengan pencarian korban hilang, Presiden menerangkan bahwa sampai dengan saat ini Basarnas masih terus melakukan pencarian para korban hilang yang diperkirakan masih sekitar 19 orang. Kementerian Sosial disebutnya juga sudah bergerak untuk memberikan santunan bagi keluarga korban.
Perbaikan infrastruktur dan sarana umum lainnya tak luput dari perhatian pemerintah. Presiden menyebut bahwa perbaikan tanggul dan penyediaan air bersih sudah langsung dikerjakan.
Sementara terkait penyediaan tempat tinggal bagi para korban yang kini berada di pengungsian, telah diputuskan bersama dengan pemerintah daerah bahwa akan dibangun dua rumah susun (rusun) yang nantinya dapat ditempati para pengungsi.
"Tadi saya bertanya ke Bupati Garut apakah masyarakat menyetujui untuk tinggal di rusun. Jawabannya setuju. Sudah diputuskan juga untuk pembangunan secepat-cepatnya dua tower rusun yang nantinya bisa ditempati masyarakat. Yang di Sumedang juga sama, tapi rusun atau tidak rusun, nanti akan dicek di lapangan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika