REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan meminta kejelasan terkait pengalihan pengelolaan sekolah menengah atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dari pemerintah daerah ke provinsi. Sebab, Heryawan menyebutkan kebijakan tersebut masih menuai gugatan pihak yang menolak.
"Persoalan SMA SMK diserahkan ke provinsi juga belum jelas. Gugatan sampai hari ini belum ada keputusan padahal anggaran harus segera diputuskan," kata Heryawan.
Menurutnya, belum dipastikannya pengalihan tersebut berdampak pada pembahasan APBD 2017 mendatang. Sebab, pemprov harus menyiapkan alokasi dana jika pengelolaannya dialihkan ke provinsi.
Aher, sapaan akrabnya, menyebutkan jika dikelola provinsi, Pemprov Jabar harus mengalokasikan dana bagi tambahan pegawai pendidikan. Mengingat jika diambil-alih maka pemda tidak lagi menanggung gaji pegawai tersebut.
"Kalau belum jelas, ketika dianggarkan kita menemui kendala karena anggaran sekarang untuk 14 ribu orang. Sementara kalau alokasikan untuk pegawai pemprov dan limpahan pegawai pendidikan kabupaten kota maka akan tambah 28 ribu orang lagi," tuturnya.
Oleh karenanya ia berharap kejelasan tersebut bisa segera dipastikan. Mengingat eksekutif akan mulai merancang APBD bersama legislatif untuk tahun anggaran 2017 mendatang.
Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal anggaran bagi limpahan pegawai dari kota dan kabupaten kelak. Menurutnya Kemendagri memberi saran pemprov dan masing-masing pemda tetap mengalokasikan sebagaimana mestinya.
Ia berharap Oktober mendatang kebijakan alih kelola sekolah menengah harus sudah dipastikan. Sehingga tidak memperlambat pembahasan APBD 2017 baik di provinsi atau daerah masing-masing.
"Kalau jadi kami kan harus menganggarkan buat 42 ribu orang. Semoga Oktober sudah jelas karena Dinas Pendidikan (Disdik) bisa terdampak besar," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika