REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) MPR RI Abdul Kadir Karding memperkirakan potensi golput atau pemilih yang tidak memberikan hak suara pada Pilkada serentak tahun 2017 masih tinggi.

"Golput ini ada dua macam, yakni golpot karena kesadaran pribadi serta golput karena administrasi atau kendala lainnya," kata Abdul Kadir Karding pada dialog "Ini Baru Indonesia" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (28/9).

Menurut Karding, tingkat golput yang tinggi konsekuensinya adalah tingkat partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2017 menjadi rendah. Rendahnya tingkat partisipasi pemilih, menurut dia, akan terkait dengan legitimasi yang tidak kuat pada pemimpin yang terpilih.

"Tingginya potensi golput ini, perlu diwaspadai oleh KPU sebagai penyelenggara Pemilu serta Bawaslu sebagai pengawas pelaksanaan Pemilu," katanya.

Karding menjelaskan, pilkada adalah pesta demokrasi periodik lima tahunan yang melibatkan langsung partisipasi msyarakat, sehingga masyarakat berperan penting menentukan pemimpinnya selama lima tahun ke depan dengan memberikan hak suaranya.

Jika masyarakat pemilik hak suara memilih golput, menurut dia, maka pelaksanaan Pilkada serentak kualitasnya menjadi berkurang. "Jika masyharakat memilih golput dan terpilih pemimpin yang tidak diharapkan, yang rugi adalah masyarakat itu sendiri," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Karding mengingatkan, potensi golput karena kesalahan administrasi atau kendala lainnya, harus dikurangi dan bahkan dihilangkan. Sedangkan potensi golput karena kesadaran sendiri, menurut dia, maka harus disadarkan dengan diberikan pemahaman-pemahaman tentang kenegaraan dan pentingnya memilih pemimpin yang baik.

"Calon kepala daerah seharusnya juga memberikan edukasi yang baik kepada pemilih. Sedangkan pemilih, selayaknya memilih pemimpin yang amanah sesuai dengan hari nuraninya masing-masing, tanpa ada paksaan dan iming-iming uang," katanya. Pilkada serentak akan diselenggarakan di 101 daerah pada 15 Februari 2017.

Ikuti Whatsapp Channel Republika