REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta yang diusung partai Gerindra dan Partai keadilan Sejahtera (PKS), Sandiaga Uno, tidak mau menjadikan penggusuran Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan untuk dipolitisasi.

"Saya tidak mau untuk komentari masalah yang hari ini terjadi, karena itu akan dipolitisasi. Saya mengingatkan, kita negara hukum, kalau hukumnya belum jelas baiknya kita tunggu kepastian hukumnya. Kalau sekarang hukumnya masih simpang-siur dan ada pendapat hukum yang masih silang pendapat, itu akan menimbulkan keresahan di masyarakat," kata Sandiaga, Rabu (28/9).

Jika putusan hukum sudah jelas, yang harus dilakukan adalah sosialisasi. Menurutnya, pemimpin harus mau berbicara pada masyarakat.

"Dalam satu proses itu adalah mengajak mereka berbicara menyentuh hati mereka dan seorang pemimpin harus bisa berdiri di atas kepentingan dan menyatukan apa yang diinginkan Jakarta. Kan pemimpin harus tampil, Pak Gubernur belum cuti harus datang ke sana, harus gentleman sebagai kesatria," kata Sandiaga.

Penggusuran warga Bukit Duri dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta Rabu pagi. Sempat diwarnai aksi damai oleh beberapa warga yang dipimpin romo Sandyawan Sumardi dan didukung pula oleh pendiri Museum Rekor Indonesia (Muri), Jaya Suprana.

Ikuti Whatsapp Channel Republika