REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2017 tidak dinodai dengan kemunculan isu-isu bernuansa Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) untuk menjatuhkan lawan politik.

"Jangan sampai (Pilkada) dinodai oleh provokator yang mengarah pada isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan)," kata Tjanjo seusai membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ormas Rajatikam di Yogyakarta, Sabtu (24/9).

Guna membendung potensi penggunaan isu SARA, Tjahjo mengimbau tim sukses serta pasangan calon agar mampu bersaing secara sportif tanpa memprovokasi pendukungnya agar tidak menanamkan isu-isu SARA untuk menjatuhkan masing-masing lawan politik. "Kami terus mencermati setiap hari," ucapnya.

Menurutnya berdasarkan hasil koordinasi Kemendagri bersama Badan Intelijen Negara (BIN), kepolisian telah menyepakati adanya deteksi dini terhadap kemungkinan munculnya provokasi SARA serta konflik selama masa Pilkada serentak mendatang.

Kepolisian serta BIN, menurut dia, telah memetakan secara mendetail seluruh wilayah penyelenggara Pilkada yang memiliki potensi konflik. Meski demikian, potensi itu tidak akan terjadi apabila penanganan oleh seluruh pemangku kepentingan dapat terlaksana dengan baik.

"Oleh karena itu kami mengimbau kepada seluruh pasangan calon agar tidak memprovokasi pendukungnya. Kalau nanti dia kalah ya kalahlah secara terhormat, kalau menang ya menang secara terhormat pula," jelasnya.

Selain menghindari isu SARA, ia juga meminta seluruh pasangan calon meninggalkan berbagai siasat yang akhirnya condong pada politik uang. "Bawaslu kami beri kewenangan melakukan tindakan tegas, kalau ada pasangan yang melakukan politik uang langsung diberi sanksi, tim suksesnya juga harus diproses secara hukum," katanya lagi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika