REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala BNPB Willem Rampangilei telah melaporkan langsung perkembangan penanganan bencana banjir bandang di Garut kepada Presiden RI Joko Widodo. Upaya tanggap darurat di bawah pos komando masih terus dilakukan hingga Kamis (22/9). Salah satunya pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana, seperti permakanan, hunian, dan air bersih.
"Pengungsi ditempatkan di aula Korem dalam keadaan baik. Ketersediaan permakanan, air bersih cukup. Plus bantuan dari masyarakat," ujar Willem dalam keterangan pers yang diterima Republika.co.id, Kamis (21/9).
(Baca juga: Kemensos Kirim Tim Penanganan Trauma ke Garut)
Willem menyebut Bupati Garut Rudi Gunawan juga menyiapkan rumah susun dengan kapasitas 100 orang. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Garut, saat ini pengungsi berjumlah 433 jiwa. Mereka ditempatkan di pos pengungsian Makorem 062 TN.
BNPB telah mengirim bantuan logistik senilai Rp 2 miliar untuk BPBD Garut dan BPBD Provinsi Jawa Barat. Bantuan berupa makanan siap saji, selimut, tikar, tenda, pakaian sekolah dan kidsware dan lainnya.
"Di samping itu, dana siap pakai dari pemerintah untuk mendukung operasional tanggap darurat sebesar Rp 400 Juta," kata Willem.
Ia juga mengatakan masyarakat ikut membantu para korban. Jumlah relawan yang tercatat sebanyak 360 orang dari 16 lembaga. Komandan Kodim yang ditunjuk Bupati Garut memimpin operasi tanggap darurat pascabencana banjir bandang dan longsor Garut yang terjadi pada Senin (20/9) tengah malam lalu. Posko masih melakukan pendataan kerusakan dan kerugian di lokasi bencana.
BNPB saat ini masih melakukan kaji cepat dampak kerusakan bencana. Pemetaan dilakukan dengan menerbangkan drone dan memanfaatkan citra satelit beresolusi tinggi bersama Lapan, BIG dan BPPT. Evaluasi dilakukan untuk dapat mengambil langkah-langkah penanganan secara cepat dan tepat.
Willem juga melaporkan bahwa hingga malam tadi (21/9) korban meninggal berjumlah 23 orang dan 18 lainnya masih dalam pencarian. Pencarian korban melibatkan tim gabungan dari BPBD, Badan SAR Nasional, TNI, Polri, PMI, Tagana, dinas-dinas terkait, relawan dan masyarakat.
(Lihat juga: Banjir Bandang Ganggu Pelayanan Kesehatan RSUD Garut)