Sabtu 17 Sep 2016 06:40 WIB

‎'Warga DKI Butuh Pemimpin yang Memahami Agama'

Rep: Noer Qomariah Kusumawardhani/ Red: Ani Nursalikah
Rumah Semi Permanen Terus Bermunculan. Warga Kampung Akuarium membangun rumah semi permanen pascapenggusuran, Jakarta, Kamis (15/9).
Foto: Republika/ Wihdan Hidayat
Rumah Semi Permanen Terus Bermunculan. Warga Kampung Akuarium membangun rumah semi permanen pascapenggusuran, Jakarta, Kamis (15/9).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR RI Ahmad Zainuddin mengajak warga di daerah pemilihannya di Jakarta Timur berpartisipasi dalam pemilihan gubernur (pilgub) DKI Jakarta 2017. Warga diharapkan memilih pemimpin yang memahami agama, tegas, santun dan merakyat.

Dia menyarankan warga memilih pemimpin yang memahami agama dan santun. "Dalam Islam, salah satu fungsi utama pemimpin adalah melindungi agama. Jika pemimpinnya saja tidak paham agama, bagaimana akan melindungi," ujar Zainuddin dalam keterangan pers yang diterima Republika.co.id, Jumat malam (16/9).

Menurut Zainuddin, kepemimpinan di DKI Jakarta saat ini memberikan keteladanan yang buruk bagi masyarakat. Hal itu didasarkan atas penilaian terhadap ketidakpuasan kinerja yang muncul karena rendahnya serapan anggaran serta tidak berjalannya sejumlah program prioritas, seperti penuntasan kemacetan, banjir, serta pembangunan infrastruktur.

Baca: Ahok Kembali Sindir Sandiaga Uno

Dalam periode ini pula, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sering sekali terlibat konflik dengan warga. Misalnya saja perihal terkuaknya kasus reklamasi. Menurut dia, kasus tersebut membuka mata publik penggusuran-penggusuran rakyat kecil selama ini hanya untuk kepentingan pengusaha besar, bukan semata rehabilitasi jalur hijau, normalisasi sungai, atau reklamasi laut.

"Pemerintah sekarang represif. Kita perlu pemimpin tegas, tapi santun merakyat," kata dia.

Zainuddin mengatakan dalam kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang telah diselenggarakan di Jatinegara, Jakarta Timur, pekan lalu, dirinya banyak menerima keluhan soal kebijakan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Keluhan tersebut misalnya, mengenai larangan sekolah-sekolah untuk melatih siswanya berinfak, berkurban, dan berkewajiban menggunakan jilbab bagi para siswi. Dia menyebut pemerintah daerah (pemda) yang melarang sekolah anak didiknya berinfak atau berkurban telah mempersempit ruang gerak pendidikan agama.

"Itu bertentangan dengan Pancasila," ujarnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement